Pati, Mitrapost.com – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pati menggelar audiensi kembali di Ruang Gabungan Kantor DPRD Kabupaten Pati, Kamis (8/9/2022).
Hal ini dikarenakan saat kemarin melakukan audiensi tidak ada satupun pimpinan maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati yang menemui.
Melalui Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Kabupaten Pati, Agus Ulin Nuha mengaku senang karena hari ini para pemimpin DPRD mau menemuinya.
“Kita senang karena para pemimpin DPRD bisa menemui kita secara langsung dan didengarkan apa yang menjadi keluhan kita,” ujarnya.
Pada kesempatan kali ini, Pengurus Cabang PMII Kabupaten Pati menyampaikan hasil kajian yang berisikan 4 poin tuntutan. Diantaranya yakni secara tegas mereka menolak adanya kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Kemudian, mereka mendesak pemerintah untuk serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak baik secara nasional maupun di wilayah Kabupaten Pati. Lalu, para mahasiswa tersebut menuntut agar pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan mekanisme penyaluran blt subsidi dapat diberikan dengan tepat sasaran.
Sedangkan poin tuntutan terakhir, mereka mendorong Pemkab Pati untuk mengalokasikan 2 persen dana transfer sisa tahun 2022 diberikan kepada tukang ojek, nelayan, UMKM, penciptaan lapangan kerja dan subsidi di sektor transportasi angkutan umum.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengatakan, bahwa pihaknya sependapat dengan apa yang jadi tuntutan dari para mahasiswa. Baik itu terkait dengan kenaikan BBM dan tiga tuntutan yang lainnya.
“Kita sependapat apa yang adek-adek sampaikan. Baik itu terkait dengan kenaikan BBM, mendesak pemerintah untuk serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM. Lha ini di Kabupaten Pati juga sering ditangkap oleh pihak kepolisian resor pati. Kemudian tuntutan keempat kita akan berembuk dengan eksekutif,” terangnya. (*)

Wartawan Mitrapost.com