Kesuksesan pelaksanaan program perlindungan sosial sangat tergantung dengan ketersediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat dan mutakhir sebagai basis data yang digunakan untuk menyalurkan anggaran perlindungan sosial agar tepat sasaran.
Lebih lanjut, Ali meminta agar data yang ada dalam pengalokasian anggaran APBD tahun depan di upgrade total, mengingat berbagai permasalahan yang terjadi. Data yang ada di Pati dinilai masih kurang tepat sasaran dan tumpang tindih.
Sejauh ini, dalam distribusi bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), hingga BLT BBM, masih banyak ditemui warga miskin dan rentan miskin justru tidak terjaring Bansos.
“Karena masih banyak tumpang tindih data maupun ketepatan sasaran penerima,” imbuh Anggota Fraksi NKRI dan Kader dari Partai Nasdem itu.
Diharapkan, dengan adanya evaluasi nantinya DTKS yang digunakan sudah tepat sasaran, dan juga tepat waktu, terlebih tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan penyaluran bantuan sosial. (adv)