Pati, Mitrapost.com – Adanya penolakan besar dari unsur Nelayan di Kabupaten Pati mengenai penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) pada kemarin, Rabu, (10/5/2023) mendapatkan perhatian dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati.
Melalui anggota komisi B DPRD Kabupaten Pati, Suriyanto menyebutkan dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2023 tersebut dianggap tidak berpihak bagi nelayan, khususnya nelayan kecil di Kabupaten Pati.
“Bahwa dengan kebijakan PIT yang dituntut oleh para nelayan di Pati tersebut, justru tidak berpihak bagi nelayan-nelayan itu mas,” ujarnya saat ditemui oleh mitrapost.com.
Anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat tersebut mengatakan penerapan kebijakan mengenai pangkalan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dianggap merugikan bagi para nelayan.
Pihaknya menjelaskan, melalui regulasi yang diterapkan dianggap membatasi jangkauan penangkapan bahkan hingga penjualan dari hasil tangkapan tersebut.
Dimana dalam hal tersebut, para nelayan hanya diperkenankan menjual tangkapan di wilayah Fishing Ground dari penangkapan para nelayan.
“Yang mana WPP itu adalah wilayah penangkapan atau fishing ground ikan misal di Papua maka jualnya juga dilakukan di Papua itu, nah itu berpotensi untuk mengurangi pendapatan bagi nelayan,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya menyarankan agar pemerintah dalam memberikan sebuah peraturan justru bukan mempersempit ruang gerak dari nelayan.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan pelayanan dengan menentukan harga jual yang tidak berbeda dengan harga jual di daerah nelayan.
“Dengan itu maka seharusnya pemerintah tidak membuat kebijakan yang menyempitkan gerak, tetapi melalui penentuan harga yang tidak jauh beda mas,” tandas Suriyanto. (Adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
