Mitrapost.com – Pada hari pertama yaitu Senin (21/8/2023), baru ada 13 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi DKI yang melaksanakan work from home (WFH).
Ada total sekitar 51.714 ASN dan 6.395 PPPK yang bertugas di Jakarta, saat ini baru 13 persen yang bekerja dari rumah.
“Dari jumlah Senin kemarin yang melakukan WFH baru 13 persen sekitar 2.000-an,” Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani dilansir dari Kompas.
Dengan begitu, baru ada sebanyak kurang lebih 15.335 orang ASN dan PPPK di Pemprov DKI Jakarta yang telah melakukan WFH pada hari Senin.
Berdasarkan surat edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono, WFH diperbolehkan bagi ASN yang bukan melayani langsung masyarakat.
“Kalau di SE itu yang boleh WFH yang bukan pelayanan langsung. Nah yang bukan pelayanan langsung itu jumlahnya ada 15.335 orang PNS,” jelasnya.
Alasan mengapa belum 50 persen ASN yang WFH, jelasnya, karena ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum menentukan siapa saja pegawai yang akan menerapkan kerja dari rumah.
“Ada SKPD belum bikin jadwal siapa-siapa yang harus WFH. Kalau tidak ada jadwal kan yang bersangkutan tidak berani mau WFH, belum ada perintah,” paparnya.
Sebagai informasi, kebijakan penerapan WFH ini dilakukan guna menangani polusi udara di Ibu Kota dan persiapan KTT ASEAN pada 5-7 September 2023. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
