Pati, Mitrapost.com – Puluhan guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD yang tergabung dalam Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Selasa (7/1/2025).
Kedatangan mereka guna menyampaikan keluh kesahnya para guru PAUD yang selama ini masih jauh dari kata sejahtera.
Acara yang berlangsung kurang lebih 1 jam tersebut disambut baik oleh anggota Dewan dari Komisi D dan akan memperjuangkan yang menjadi tuntutan para paud ini hingga ke DPR pusat.
Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Pati, Siti Sudarwati mengatakan Bantuan Kesejahteraan dari pemerintah Daerah (Pemkab) Pati sangat kecil jika dibandingkan dengan daerah lain.
“Dalam satu bulan dari pemerintah daerah kita hanya mendapatkan bantuan kesejahteraan Dua Jpl satu Jpl 50 ribu sehingga total hanya 100 ribu perbulan,” ucapnya sambil mengeluarkan air mata.
Sementara di daerah lain seperti Kabupaten Rembang dan Kudus bantuan tersebut hingga mencapai Rp 500.000- 750.000. Sehingga pihaknya berharap pemerintah darah bisa menaikan bantuan kesejahteraan guru paud ini.
Lantaran aktivitas guru paud dalam seminggu libur hanya satu hari saja, selain itu sehari sebelum mengajar sudah menyiapkan materi-materi yang nantinya untuk diajarkan kepada anak-anak siswa.
“Jika dibandingkan dengan daerah lain bantuan tersebut masih jauh lebih sedikit di daerah lain seperti rembang Kudus sampai 500-750 ribu,” sebutnya.
“Bantuan kesejahteraan Sekolah itu kita mendidik anak-anak seminggu full ya. Dan sebelum mengajar kita persiapan dengan maksimal sehingga tidak asal-asalan,”sambunya.
Sementa itu, Ketua Komis D DPRD Pati, Teguh Badang Waluyo berjanji akan memperjuangkan aspirasi para pendidik PAUD dan berupaya meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru.
Mereka menyadari pentingnya peran guru PAUD dalam membentuk generasi masa depan dan berkomitmen untuk mencari solusi terbaik guna meningkatkan kesejahteraan para pendidik tersebut.
“Kami sangat prihatin mendengar keluhan dari para guru pendidik anak usia dini yang masih menerima gaji sangat rendah sekali. Untuk itu Komisi D yang membidangi pendidikan akan memperjuangkan kenaikan gaji mereka agar bisa sejahtera,” tuturnya.
Setelah audensi ini, pihaknya mendorong Pemerintah Daerah untuk memperhatikan guru pendidik anak usia dini. Bahkan, Komisi D akan mendesak Pemerintah agar menaikkan gaji guru PAUD.
“Untuk kesejahteraan guru PAUD, kami mendorong agar Pemerintah Daerah menaikkan gaji mereka,” paparnya. (*)

Wartawan Mitrapost.com