Pati, Mitrapost.com – Ketegangan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pati kembali memanas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati meminta agar seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama ditunda.
Namun, Bupati Pati, Sudewo justru bersikap sebaliknya. Ia menolak permintaan DPRD dan tetap melanjutkan proses seleksi.
Menurut Sudewo, jabatan Kepala Dinas sudah lama kosong. Sehingga tidak baik kalau kursi tersebut dibiarkan lama-lama.
“Gak, DPRD gak seperti itu. Komisi A juga gak begitu. Jabatan itu sudah kosong lama sekali. Gak sehat kalau dibiarkan kosong. Harus diisi,” ucapnya saat dikonfirmasi oleh Mitrapost.com, Jumat (17/10/2025).
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso dengan tegas menilai bahwa keputusan Pemkab Pati melanjutkan seleksi JPT saat situasi daerah belum sepenuhnya kondusif merupakan langkah yang tergesa-gesa dan tidak bijak.
“Pada saat paripurna terakhir, kami sudah menyampaikan agar rencana pengisian JPT ditunda. Kondisi di Pati belum kondusif, dan kami berharap menunggu sampai pansus selesai,” ungkapnya belum lama ini.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, meskipun secara prosedural bupati tidak wajib meminta izin DPRD. Namun seharusnya tetap ada koordinasi dan komunikasi antar lembaga penyelenggara pemerintahan daerah.
“Kami ini kan juga bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Sudah selayaknya ada koordinasi dengan DPRD sebelum melangkah,” ujarnya dengan nada kecewa. (*)

Wartawan Mitrapost.com