Mitrapost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah masih mengkaji rencana penerapan kebijakan work from home (WFH).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan bahwa pengkajian dilakukan karena menurutnya penerapan WFH tak bisa disamaratakan dengan kementerian atau lembaga setingkat pusat. Ada mekanisme yang perlu dipikirkan secara matang.
“Urusan kita luas, dari bayi lahir sampai masyarakat meninggal. Sehingga mekanismenya harus dikaji betul,” ujar Luthfi.
Ia juga berharap jika nanti kebijakan WFH diterapkan, tak diartikan sebagai bentuk kelonggaran kerja.
“Jangan sampai penerapan WFH ini dimaknai sebagai libur atau tidak bekerja. Itu yang harus kita pahami,” jelasnya.
Pihak pemerintah daerah sendiri juga masih menunggu arahan teknis dari pusat terkait kebijakan WFH ini.
“Untuk kebijakan bekerja dari rumah atau WFH, kita masih menunggu petunjuk dari pusat. Sampai saat ini belum ada regulasi yang kita tetapkan, karena masih dalam tahap kajian,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno.
Pihaknya pun berharap kebijakan WFH nantinya tak membuat kualitas pelayanan publik dan kinerja ASN menjadi berkurang. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
