Semarang, Mitrapost.com – Wali Kota Semarang, Agustina menyoroti perihal kedaulatan pangan. Hal itu menurutnya menjadi masalah yang seringkali luput dari perhatian.
Agustina mengatakan bahwa pemenuhan pangan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah. Namun pemerintah daerah seringkali tak memiliki kewenangan intervesi langsung dalam stabilitas harga karena harga pangan bergantung pada mekanisme pasar bebas.
“Lahan sawah di Kota Semarang saat ini tercatat sekitar 2.000 hektare. Jumlah produksi beras lokal tersebut baru mampu mencukupi sekitar 11 sekian persen dari total kebutuhan konsumsi masyarakat, belum termasuk komoditas daging dan ayam. Kami di pemerintahan tidak memiliki sistem pengendalian maupun penentuan harga karena kendali sepenuhnya berada di pasar,” papar Agustina.
Namun Pemkot Semarang mengupayakan stabilitas harga bahan pangan lewat program “Pak Rahman” (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman).
Pemerintah menggerakkan mobil pangan keliling untuk menjangkau ratusan lokasi untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Dampaknya, Kota Semarang menjadi daerah dengan pengendalian inflasi terbaik di Jateng.
“Efektivitas sistem gotong royong dalam pengendalian pangan tersebut sebenarnya berakar kuat dari modal sosial toleransi masyarakat Kota Semarang yang sudah terjaga ratusan tahun. Karakter kebersamaan itu tercermin dari filosofi makhluk imajiner Warak Ngendog ciptaan para budayawan 142 tahun lalu, di mana pertemuan lintas budaya harus menghasilkan ‘telur’ atau jalan keluar yang saling menguntungkan secara ekonomi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agustina menilai pembangunan kota perlu dilakukan dengan kolaborasi antar daerah dan melalui gerakan di lapangan.
“Kunci membangun kota masa depan yang tangguh ada pada ruang dialog, kolaborasi antar-daerah, dan keberanian untuk turun langsung membuat gerakan bersama di lapangan demi kesejahteraan warga,” jelasnya. (Adv)

Redaksi Mitrapost.com





