Mentan Amran Tegas Usut Tuntas Mafia Pangan melalui Penyimpangan Beras Fortifikasi

Mitrapost.com – Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, berkomitmen untuk memastikan upaya pengusutan secara tuntas terkait adanya pihak yang terlibat dalam mafia pangan.

Dalam hal ini, Mentan Amran mengatakan bahwa dugaan penyimpangan beras fortifikasi dinilai bukan sekedar persoalan harga, melainkan sudah menyangkut tentang hak masyarakat untuk mendapatkan pangan yang bergizi dengan harga terjangkau.

Melansir dari Detik Finance, pernyataan tersebut disampaikan oleh Mentan Amran dalam penerimaan ratusan perwakilan organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa dari berbagai daerah di kediamannya, Minggu (02/08/2026).

“Ini bukan sekadar persoalan harga. Ini adalah perampasan hak rakyat. Jangan sampai substansi persoalan ini dialihkan. Fortifikasi dibuat untuk membantu masyarakat yang kekurangan gizi, bukan dijadikan modus mencari keuntungan,” jelas Mentan Amran.

Menurutnya, beras fortifikasi merupakan sebuah program yang secara sengaja dirancang untuk dapat meningkatkan kandungan gizi melalui penambahan vitamin dan mineral, khususnys bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut ditujukan untuk menekan angka stunting.

Namun di balik pelaksanaan program tersebut, Pemerintah RI juga menemukan adanya tindikasi produk berlabel beras fortifikasi yang secara sengaja dipasarkan dengan nominal yang sangat tinggi, bahkan mencapai kisaran Rp42 ribu per kilogram (kg).

“Kalau tujuannya untuk masyarakat miskin, bagaimana mungkin dijual sampai Rp42 ribu per kilogram? Ini yang sedang kami telusuri bersama aparat penegak hukum,” tegasnya.

Kemudian berdasar pada perhitungan sementaranya, masyarakat berpotensi mengalami kerugian mencapai sekitar Rp71 triliun akibat adanya dugaan penyimpangan tersebut.

Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian (Kementan) RI bersama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian RI (Polri), serta instansi terkait terus melakukan penguatan pengawasan sekaligus mempercepat proses penegakan hukum. (*)

Aulia Anissa Putri

Redaksi Mitrapost.com

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami