Mitrapost.com – Sejumlah ahli diketahui tengah membahas dilema terkait dengan ketergantungan Pemerintah Republik Indonesia (RI) terhadap kedelai impor, yang sejalan dengan upaya perwujudan kemandirian pangan atau program prioritas swasembada pangan.
Menurut Dosen Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Muhammad Rizwan, kebutuhan kedelai nasional yang tinggi, khususnya untuk bahan baku tahu, tempe, dan pakan ternak, dinilai belum cukup mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri.
Sehingga, pihaknya menilai jika kondisi tersebut membuat Pemerintah RI terus mengandalkan kedelai impor, di tengah petani lokal yang tercatat memiliki potensi cukup besar.
“Faktor teknis yang menyebabkan rendahnya produktivitas kedelai lokal, luas lahan kedelai terus menyusut karena petani beralih ke komoditas yang lebih menguntungkan seperti jagung dan sawit. Selain itu, penggunaan benih unggul masih terbatas dan teknologi budidaya belum merata,” jelas Rizwan, dikutip dari RRI, Rabu (30/09/2026).
Kemudian, Rizwan juga menekankan terkait dengan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan jaminan harga, subsidi benih, dan penyuluhan intensif, sehingga diprediksi mampu menekan impor dan cocok untuk pengembangan kedelai secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Departemen Agroekologi & Kawasan Daulat Pangan Serikat Petani Indonesia (SPI), Kusnan, menilai bahwa liberalisasi perdagangan dan ketergantungan impor telah mematikan semangat petani kedelai.
Harga kedelai impor yang lebih murah dibandingkan dengan petani lokal membuat persaingan terlalu sukar dihilangkan. Oleh demikian, SPI mendorong agar Pemerintah RI dalam membatasi impor secara bertahap, memperkuat kelembagaan petani, dan membangun sistem tata niaga yang adil. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
