Mitrapost.com – Pejalanan wisata rombongan istri ASN yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Tulungagung ke Dataran Tinggi Dieng, menjadi sorotan publik.
Video dokumentasi perjalanan wisata mereka sempat viral di media sosial, sebelum akhirnya ditake–down. Perjalanan itu disebut memakai uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp50 juta.
Klarifikasi Pemkab
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung buka suara. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Kabupaten Tulungagung, Makrus Mannan menyebut kegiatan itu bukan perjalanan wisata saja melainkan studi referensi organisasi.
“Itu kegiatan studi referensi yang dilaksanakan pada 19-21 Oktober 2026 lalu,” ujarnya dilansir dari Kompas.
Ia membenarkan bahwa kegiatan DWP Tulungagung itu telah difasilitasi Kesra Sekda Tulungagung dan telah masuk dalam perencanaan anggaran tahunan.
Agenda tersebut, jelasnya, merupakan acara tahunan yang dimaksudkan untuk menguatkan kelembagaan dan meningkatkan kualitas anggotanya. Menurutnya, DWP memiliki fungsi strategis dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan memiliki kontribusi pada pembangunan masyarakat.
“Selain menjalin kolaborasi antara kedua DWP, studi referensi bertujuan mengembangkan dan menguatkan organisasi,” ujarnya.
Namun pihaknya tak memaparkan rincian penggunaan dana Rp50 juta itu. Sedangkan masyarakat menyoroti dan mengkritik banyaknya agenda jelajah destinasi wisata dan wisata kuliner dalam perjalanan tersebut.
Berdasarkan susunan acara, rombongan DWP mengunjungi wisata populer di Wonosobo dan Dieng. Mereka juga menggelar gala dinner di Dipayana Cafe dan menginap di Horison Resort kawasan Dieng. Saat perjalanan pulang, mereka mampir di Kota Solo untuk makan sate kambing Pak Manto.
Sedangkan Pemkab Tulungagung menyebut, agenda inti dari perjalanan itu tetap fokus pada kelembagaan yang dilakukan pada Rabu (21/10/2026) di Pendapa Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Pertemuan itu membahas program kerja serta penguatan kerja sama antar-organisasi DWP kedua daerah.
Meski begitu, publik tetap mengharapkan transparansi tata kelola anggaran daerah. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |  |  |  |  |
Video Viral
Kamarkos | Pojoke Pati |
