Mitrapost.com – Viral sejumlah orang menangis dan dinarasikan karena dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Video viral itu diunggah di akun Threads @pqueen9999. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah orang menangis. Pengunggah menarasikan ada rencana pengurangan pekerja dari semula tujuh orang hanya dua orang dalam setiap divisi untuk menangani 2.500 omreng makanan.
Kemudian upah pekerja disebut dipangkas dari Rp100.000 per hari menjadi Rp50.000 sehingga membuat pekerja mengeluh, mengingat beban kerja mereka yang bertambah berat.
Pengunggah menyebut mendapat informasi itu dari cerita teman yang suaminya berkerja di dapur SPPG wilayah Kecamatan Kaliwungu, Kendal.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator SPPG Kabupaten Kendal, M Faris Maulana memastikan tak ada PHK yang dilakukan. Namun pihaknya hanya melakukan penyesuaian skema upah dan rotasi kerja yang mengacu pada ketentuan BGN. Ia memastikan hal itu bukan berasal dari SPPG di Kecamatan Kaliwungu, Kendal.
“Sudah kami telusuri. Saya pastikan bukan di Kaliwungu. Di Kaliwungu paling hanya ada rolling-an. Kemungkinan yang ada dalam video tersebut bukan di Kendal,” ujarnya dilansir dari Kompas.
Ia memastikan tak ada PHK di Kendal. Kondisi di lapangan, hanya terjadi pengaturan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dapur pelayanan.
“Insya Allah kalau layoff tidak ada. Jadi hanya rolling saja. Pengurangan gaji juga insya Allah tidak di bawah Rp100.000. Bahkan masih ada yang gajinya di atas Rp100.000,” ujarnya.
Ia menyebut, BGN telah mengatur bahwa upah relawan minimal Rp100.000 dan maksimal Rp200.000 per hari. Sehingga sejumlah SPPG yang memberikan upah di atas tersebut, melakukan penyesuaian.
Dalam Surat Keputusan Kepala BGN mengenai petunjuk teknis penggunaan dana operasional, alokasi dana operasional ditetapkan Rp3.000 dikalikan dengan total jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Dengan begitu, jumlah relawan SPPG perlu disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penerima manfaat. Kebutuhan tenaga kerja di setiap titik tak bisa disamaratakan karena bergantung pada kapasitas pelayanan masing-masing dapur.
“Jadi sekarang jumlah relawan menyesuaikan dengan jumlah yang dilayani. Ini supaya tidak terjadi pembengkakan anggaran atau overbudget,” ujarnya. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |  |  |  |  |
Video Viral
Kamarkos | Pojoke Pati |
