Hal-hal Krusial di Masa Pandemi yang Mengharuskan Indonesia Bangkit dan Tetap Satu

Mitrapost.com – Tanggal 28 Oktober menjadi salah satu hari penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal tersebut tahun 1928 tercetus Sumpah Pemuda yang merupakan ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu bahasa Indonesia. Pada tahun 28 Oktober 2020 ini diperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92 dengan mengangkat tema bersatu dan bangkit. Jika berkaca pada kondisi saat ini tema bersatu dan bangkit menjadi satu motivasi bangsa Indonesia untuk tidak tercerai berai meski dalam perbedaan. Terlebih situasi pandemi Covid-19 di Indonesia banyak hal terjadi dan diuji baik di lini pemerintahan dan rakyatnya. Hal-hal yang menjadi sorotan sejak pandemi adalah bagaimana penanganan pemerintah dalam memerangi virus corona. Banyak lini masyarakat yang menilai langkah pemerintah tidak serius dalam menangani permasalahan ini. Sebab sejak virus corona masuk ke Indonesia pada Maret lalu hingga tujuh bulan setelahnya, perkembangan kasus yang ada tidak begitu terlihat signifikan. Baca juga: Ganjar dan Moeldoko Minta Rumah Sakit Tak Boleh Nakal Soal Data Kematian Hingga hari ini, Rabu (28/10/2020) kasus yang disebabkan virus corona berdasarkan laman resmi pemerintah Indonesia https://covid19.go.id/ mencapai angka total kasus positif 396.454, angka sembuh 322.248 dan meninggal 13.512. Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan bahwa kasus mengalami penurunan cukup baik. "Bahwa kasus sembuh di dunia akhir-akhir ini cenderung menurun. Sedangkan kasus sembuh di Indonesia, persentasenya cenderung meningkat. Ini adalah kabar baik yang harus dipertahankan sehingga angka kesembuhan bisa naik terus dan diharapkan tidak ada yang meninggal," kata Wiku dalam keterangan pers, Selasa (27/10/2020). Selain penanganan Covid-19, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di tengah pandemi juga menjadi sorotan besar oleh masyarakat Indonesia. Meskipun pemerintah mengatakan UU Cipta Kerja diterbitkan demi kebaikan bersama, nyatanya UU ini justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin semakin memudar. Baca juga: 3 Admin Medsos Ditangkap Polisi Karena Ajak Pelajar Rusuh Saat Demo UU Cipta Kerja Banyak demonstrasi terjadi di berbagai wilayah agar UU Cipta Kerja dibatalkan. Pembuatan UU dengan sistem sapu jagat atau omnibus law ini dinilai masyarakat terlalu terburu-buru untuk disahkan. Terlebih, dalam proses pembahasannya tidak ada transparansi yang jelas kepada masyarakat. Padahal Undang-Undang ini tidak hanya mencakup satu lini. Lalu, yang baru-baru ini membuat masyarakat semakin gatal dengan pemerintah adalah pembangunan kawasa ekonomi khusus di Taman Nasional Komodo atau dalam rencana kerja pemerintah disebut Jurassic Park di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. Masalah ini sudah menjadi sorotan masyarakat, namun akhir-akhir semakin santer sejak tersebar foto di media sosial yang menunjukkan seekor komodo berhadap-hadapan dengan truk membawa perlengkapan konstruksi. Foto tersebut diduga berada di Pulau Rinca, NTT, yang merupakan kawasan Taman Nasional Komodo. Kawasan taman nasional ini sendiri telah menjadi bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO sebagai habitat hewan endemik, Komodo. Baca juga: Ini Efek Positif Pandemi Bagi Lingkungan di Pati Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Edo Rakhman dalam CNN Indonesia menyebutkan langkah membangun Jurassic Park merupakan konsep yang keliru karena pemerintah seharusnya mempertahankan habitat asli hewan endemic komodo di kawasan tersebut. Untuk membangun ekonomi Indonesia, lingkungan dan masyarakat tidak boleh digerus demi investasi dan keuntungan yang tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Terlebih, lingkungan alam bagi satwa yang saat ini harus dilindungi dengan baik. Maka pemerintah tidak boleh memutus komunikasi. Selain ketiga hal diatas masih banyak lagi yang menjadi perhatian masyarakat terhadap pemerintahan. Meski dengan kondisi ini, masyarakat dan pemerintah harus bisa membawa Indonesia tetap bersatu dan bangkit dari situasi yang sudah mendampak di berbagai sektor. Komunikasi yang baik menjadi satu hal yang sangat penting. Bukan satu komando searah tetapi satu komando dan komunikasi dua arah. Serta pemerintah juga wajib mengajak masyarakat dalam penentuan kebijakan-kebijakan masalah krusial. Sebab pada akhirnya semua dampak kebijakan yang diambil akan banyak dirasakan rakyat. (*) Baca juga: LBH GP Ansor Pati Minta Dewan Meninjau Ulang Penanganan Covid-19 UMK Terancam Dihapus, Dewan Pati: Rugikan Buruh di Daerah 3 Admin Medsos Ditangkap Polisi Karena Ajak Pelajar Rusuh Saat Demo UU Cipta Kerja Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram Redaktur : Ulfa PS