oleh

UMP Jateng Naik, Dewan Pati: Perlu Diimbangi UMK

Pati, Mitrapost.com Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Narso menilai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) perlu diimbangi dengan penyesuaian atau peningkatan upah minimum kabupaten (UMK).

Sebelumnya pada akhir Oktober lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menaikkan UMP Jawa Tengah, dari Rp 1.742.015 di tahun 2020 menjadi Rp 1.798.979,12 di 2021.

Menyikapi adanya kenaikan UMP ini, Narso menyambut baik. Namun, menurutnya perlu adanya penyesuaian UMP dengan UMK. Meskipun dalam UU Cipta Kerja yang baru disahkan tak mewajibkan Gubernur menetapkan UMK, namun menurutnya Gubernur perlu melakukan penetapan UMK di setiap kabupaten atau kota.

“Perlu diimbangi lagi. Dihapuskannya upah minimum kabupaten atau kota ada kejanggalan. Di mana kita harus mengacu UMP, tetapi dalam satu provinsi itu kan ndak bisa disamakan upah minimumnya,” ujar Narso kepada Mitrapost.com, Selasa (3/11/2020) kemarin.

Baca juga: Ganjar Putuskan UMP Jawa Tengah Tetap Naik Tahun 2021

Narso beralasan setiap kabupaten atau kota mempunyai biaya hidup yang berbeda-beda serta mempunyai pendapatan yang berbeda pula.

“Antara Semarang Kota dengan Pati, dengan Blora, dengan Rembang itu berbeda. Itu mungkin perlu ada kebijakan sendiri dari Pak Ganjar agar ada prinsip keadilan. Karena keadilan itu kan ndak sama rata tapi memperhatikan komponen di sana,” lanjut Narso.

Narso juga menyesalkan penetapan UMP tidak mempertimbangkan komponen hidup layak di daerah.

“Memang kita sesalkan dalam pengaturan UMP ini tidak memasukkan komponen hidup layak. Ini menjadi absurd lagi. Mungkin perlu diperhitungkan untuk pemantauan upah minimum (kabupaten) di berbagai tempat walau dalam satu provinsi,” tandasnya. (Adv/UH/UP/SHT)

Baca juga: 

 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur : Ulfa PS

Tentang Penulis: Umar Hanafi

Gambar Gravatar
Wartawan

Berita Terkait