oleh

Siaran TV Analog Bakal Dihentikan November 2022

Mitrapost.com – Siaran televisi analog tak akan berlangsung lama. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) siaran televisi analog bakal dihentikan pada 2 November 2022 pukul 24.00 WIB.

Menurut keterangan Menteri Kominfo Johnny Plate kebijakan ini berdasarkan rancangan aturan teknis, Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dan Lembaga Penyiaran Komunitas jasa penyiaran televisi diharuskan menghentikan siaran televisi analog pada tenggat waktu yang telah ditentukan.

Baca juga: Bangunan di dunia yg paling menakjubkan

Sementara itu, ke depannya bakal ada dua jenis Penyelenggara Multipleksing (MUX) yaitu LPP TVRI dan LPS. Dalam keterangan resminya, Johnny Plate mengungkapkan penetapan LPP TVRI sebagai Penyelenggara MUX dilakukan oleh Menteri tanpa adanya evaluasi maupun seleksi. Sedangkan, penetapan Penyelenggaraan MUX dilakukan oleh Menteri melalui seleksi dan evaluasi.

Evaluasi akan diberlakukan bagi LPS yang telah berivestasi dan telah menyelanggrakan MUX sesuai ketentuan undang-undang. Berbeda dengan seleksi yang akab diberlakukan pada wilayah layanan siaran yang belum ditetapkan Penyelenggara MUX selain LPP TVRI.

Baca juga: Waspada Modus Penipuan Via WhatsApp, Telepon Menang Lotre

Di sisi lain, pemerintah juga bakal menyediakan fasilitas bagi masyarakat agar bisa menerima siaran televisi digital free-to-air dengan menyediakan alat bantu penerimaan siaran (set-top-box) untuk rumah tangga miskin.

Jika penyediaan set-top-box dari komitmen Penyelenggara MUX tidak mencukupi, maka Pemerintah dapat menggunakan APBN dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

“Prioritasnya tetap berasal dari Komitmen para Penyelenggara MUX, sedangkan APBN hanya sebagai jalan terakhir jika penyediaan set-top-box dari komitmen Penyelenggara MUX tidak mencukupi,” jelas Johnny.

Baca juga: Video: Cara Backup dan Restore Chat / Obrolan di WhatsApp | android & iOS

Penyediaan fasilitas tersebut, menurut Johnny sesuai dengan amanat Undang-undang Cipta Kerja (UU CK). Johnny berharap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Norma Standar Prosedur Kriteria Perizinan Berusaha (RPP NSPK) untuk Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Teknis) bisa rampung paling lambat tiga bulan sejak UU CK berlaku, yakni 1 Februari 2021.

Menkominfo berharap pemberlakuan kedua RPP di atas bisa mendorong penyehatan industri pos, telekomunikasi, penyiaran, dan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (e-commerce), serta optimalisasi sumber daya terbatas yaitu spektrum frekuensi radio, serta pemanfaatan untuk kepentingan nasional.

Baca juga: Kode Rahasia WhatsApp untuk Tulisan Seperti Microsoft Word

Adapun RPP NSPK akan mengaur jenis perizinan berusaha sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (e-commerce) yang disusun berdasarkan analisis perizinan berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA), yaitu tingkat risiko usaha rendah, menengah, atau tinggi. Sementara RPP Teknis akan mengatur segala hal teknis di sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran, untuk mendukung ekonomi digital nasional.

Pengaturan RPP teknis mencakup implementasi Analog Switch Off (ASO) 2020, pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi bersama (infrastructure sharing) baik infrastruktur aktif maupun pasif, serta pencegahan inefisiensi dalam pemanfaatan frekuensi radio. (AZ)

Baca juga: 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Siaran TV Analog di Indonesia Dimatikan November 2022

Komentar

Berita Terkait