Pati, Mitrapost.com – Di Tahun 2020 Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati menyebutkan dari 65.0572 angkatan kerja di Pati, sejumlah 24.313 digolongkan pengangguran terbuka.
Jumlah tersebut lebih besar jika dibandingan dengan tahun 2019. Tingginya angka pengangguran pastinya dipengaruhi oleh meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Pati.
Untuk menekan angka tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Nurani Keadilan Rakyat (NKRI) Kabupaten Pati mengusulkan dua skema.
Baca juga: Dewan Pati Dukung Upaya Peningkatan Kualitas Garam Lokal
Diantaranya Pemerintah Kabupaten Pati, harus menggerakkan sektor ekonomi kreatif melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Namun protokol kesehatan perlu diutamakan. Pasalnya angka kasus Covid-19 di Pati belum melandai.
“Terlebih memberikan motivasi masyarakat biar tetap bisa berkarya namun tetap bisa dilakukan dengan tidak mengabaikan prokes (protokol kesehatan),” kata Warsiti saat dimintai pendapat Mitrapost.com, Jumat (29/1/2021).
Baca juga: Dana Desa 2021 Prioritaskan Bansos, Dewan: Kesejahteraan Masyarakat Utama
Lebih lajut, Warsiti meminta agar pemerintah mewadahi karya warga dan memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang marketing digital.
“Mungkin di zaman sekarang buat celah berkarya dengan pemasaran lewat medsos,” kata anggota dewan yang juga politisi di Partai Hati Nurani Rakyat itu.
Skema kedua, Warsiti meminta agar Pemkab mengupayakan ketersediaan bantuan sosial kepada masyarakat, tentunya dengan mengutamakan meminimalisir risiko penyalahgunaan serta menghindarkan kerumunan untuk memutus mata rantai virus corona.
“Dan tetap bansos harus selalu dilakukan,” pungkas Anggota DPRD Pati dari Komisi A itu. (Adv/MA/AZ/SHT)
Baca juga:
- Dewan Pati Apresiasi Rencana Pemerintah Lantik 1 Juta Guru Jadi ASN
- PPKM Diperpanjang, Dewan Minta Ketatkan Pengawalan
- Kasus Kematian Tertinggi, Dewan: Sebab Terlambatnya Penanganan Medis
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
