oleh

Dukung PPKM Mikro, Jateng Siapkan Dukungan Logistik Kesehatan

Semarang, Mitrapost.com Selain dukungan logistik kesehatan, pemerintah provinsi Jawa Tengah juga memberikan bantuan dengan pelatihan tenaga lacak (tracer) secara daring untuk mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kembali diterapkan di Jawa Tengah.

Seperti diketahui, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri sebanyak 7 provinsi akan diberlakukan PPKM skala mikro. Kebijakan ini berlangsung selama dua minggu atau 9-22 Februari 2021 dengan menembus sasaran hingga tingkat desa.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo memaparkan, dukungan logistik kesehatan tidak hanya bersumber dari Pemprov Jateng. Pemerintah pusat, kabupaten atau kota hingga pemerintah desa juga bisa berperan dalam pemberlakuan PPKM Mikro.

“Banyak dukungan logistik dari pemerintah pusat provinsi, kabupaten atau kota. Pemerintah desa juga bisa menganggarkan delapan persen dari dana desa. Jadi dari sumber anggaran cukup banyak, bisa dipakailah karena pandemi ini prioritas. Hari ini mengajukan kebutuhan anggaran tersebut,” ujar Yulianto, seusai menghadiri rapat penanganan Covid-19, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Mulai 9 Februari, Pemkab Rembang Terapkan PPKM Mikro

Menurutnya, selain dukungan logistik kesehatan Pemprov Jateng juga membekali teknis pelacakan (tracing) kepada Satgas Jogo Tonggo atau pemerintah desa. Hal itu mengingat keterbatasan petugas dari puskesmas. Pelatihan tersebut bisa dilakukan melalui daring.

“Bisa dibantu dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satgas Jogo Tonggo, kita bekali teknis bagaimana tracing, bagaimana mencegah infeksi, pembekalan logistik rapid test antigen, kemudian alat pelindung diri,” imbuhnya.

Ia menyebut, setiap wilayah prioritas (zona merah dan oranye) memiliki setidaknya tiga tim tracing. Setiap tim idealnya memiliki tiga anggota.

Baca juga: Dua Jilid PPKM Tak Efektif, Kini PPKM Mikro Diterapkan di 7 Provinsi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan telah mengklasifikasikan zonasi daerah, berdasarkan risikonya.

“Kalau lihat peta zonasi kabupaten atau kota dengan risiko tinggi ada lima (wilayah), risiko sedang ada 30 (wilayah). Sementara peta zonasi kecamatan risiko tinggi 25 (kecamatan), risiko sedang 475 (kecamatan), risiko rendah 58 (kecamatan), sedangkan 18 (kecamatan) tidak ditemukan kasus.”

“Kalau peta zonasi kelurahan atau desa, risiko tinggi 158 (kelurahan/ desa), sedang 2.468 (kelurahan/ desa), risiko rendah 1.275 (kelurahan/ desa), dan tidak ada kasus 4.671 (kelurahan/ desa),” sebutnya.

Ganjar mengatakan agar wilayah yang masuk zona merah dan oranye menyiapkan tempat untuk isolasi mandiri.

“Puskesmas ditambah Babinsa, Bhabinkamtibmas akan galakkan bantuan tracer, peralatan didukung setidaknya ada rapid test antigen yang nanti akan di taruh di sana. Teknisnya akan dibicarakan,” pungkas Ganjar. (*)

Baca juga: PPKM Berbasis Mikro Berlaku di Pati, Kegiatan di Desa Dibatasi

 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur : Ulfa

 

Tentang Penulis: Redaksi

Gambar Gravatar
Redaksi Mitrapost.com

Berita Terkait