oleh

Bupati Blora Teken MoU Pendirian MPP

Jakarta, Mitrapost.com Bupati Blora Arief Rohman menyatakan kesiapan Pemkab Blora dalam mendirikan mal pelayanan publik (MPP) dalam program 99 hari kerja. MoU pendirian MPP juga telah diteken bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI, di Hall Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021).

Layanan MPP tersebut akan menampung urusan pelayanan masyarakat yang dilakukan dalam satu atap. Yaitu mulai pelayanan administrasi kelahiran hingga kematian, segala bentuk perizinan, investasi, hingga layanan hukum serta perbankan.

“Alhamdulillah, Kabupaten Blora saat ini telah menandatangani MoU pembangunan MPP. Penandatanganan ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan sekaligus bentuk kesungguhan serta komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bentuk MPP,” terang bupati.

Baca juga: Studi MPP ke Batang, Wabup Blora Kepincut Layanan SIM Drive Thru

Dengan terintegrasinya layanan antara pemerintah pusat, daerah, bahkan swasta, tentunya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan juga menghemat waktu.

“MPP juga diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan. Sebab kunci dari efektifitas kehadiran MPP adalah melalui integrasi sistem pelayanan, yang memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi,” jelasnya.

Menurutnya, MPP akan mendorong kemudahan berusaha, yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi pelayanan perizinan.

“Jika membuka usaha dipermudah, maka pembukaan lowongan pekerjaan juga bisa kita dorong untuk mengurangi pengangguran,” imbuhnya.

Untuk lokasi MPP, lanjut bupati, pihaknya akan memanfaatkan Gedung Konco Tani, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan yang ada di Jalan Blora-Cepu km 5 Jepon, yang terletak di jalur nasional dan akses yang mudah.

“Gedung Konco Tani Dinas Pertanian sangat representatif dan halamannya luas untuk parkir. Daripada harus membangun gedung baru, akan lebih hemat memaksimalkan gedung yang sudah ada. Nanti akan kita atur bersama dengan DPMPTSP, Dinkominfo dan Dinas Pertanian untuk kesiapan lokasi dan jaringan IT nya,” pungkas bupati.

Baca juga: Layanan Uji Kir Kendaraan di Magelang Kini Bisa Online

Menteri PAN RB RI Tjahjo Kumolo mengatakan, antusiasme pemerintah daerah yang tinggi dalam membangun MPP menunjukkan niat serta usaha yang baik dari pemda untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hadirnya MPP diharapkan mampu membentuk ASN modern dan memiliki pola pikir untuk bekerja profesional.

“MPP menghadirkan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil,” ujarnya.

Menurutnya, MPP merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik, yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi.

Dengan penandatanganan MoU ini, lanjutnya, maka setiap daerah akan dimonitoring langsung oleh Kementerian PAN RB RI dalam pendirian dan pelaksanaan MPP ke depannya. (*)

Baca juga: MPP Butuh Lahan Parkir, Bupati Pati Janji Upayakan Masuk APBD 2021

 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Ulfa

Tentang Penulis: Redaksi

Gambar Gravatar
Redaksi Mitrapost.com

Berita Terkait