Pati, Mitrapost.com – Pemerintah berencana akan melaksanakan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2021 pada Bulan Mei mendatang. Termasuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dengan formasi 1 juta guru.
Meski sudah dekat, Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Muntamah masih memiliki harapan tahun ini pemerintah membuka jalur seleksi ASN untuk profesi guru.
“Saya berharap rekrutmen guru tidak hanya dengan sistem PPPK tapi juga ASN dengan presentasi sama dengan di kementerian yang lain,” ungkap Anggota Dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu saat diwawancarai Mitrapost.com, Selasa (9/3/2021).
Baca juga: Dewan Ikut Pantau Perbaikan Jalan Raya Pati-Gabus
Kebijakan pemerintah terakait rekrutmen guru PPPK dianggapnya bertentangan dengan aspirasi seluruh guru honorer dan tenaga pendidik di atas usia 35 tahun. Perlu diingat adanya guru honorer dan Wiyata Bhakti adalah karena sekolah kekurangan tenaga pengajar.
Belum lagi, para guru honorer harus bersaing dengan para peserta yang notabene Fresh Graduate, tentunya ini memperkecil peluang mereka menjadi PPPK.
Rekrutmen guru CPNS terus ia gemborkan lantaran guru honorer dan Wiyata Bhakti yang sudah mengajar bertahun-tahun memperjuangkan eksistensi lembaga pendidikan berhak mendapatkan penghargaan yang setimpal.
Baca juga: Video : Dewan Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan di Lingkungan Pilkades
Gaji guru honorer juga terbilang kecil bahkan jauh dari Upah Minimum Pegawai (UMP). Bila kondisi ini berlangsung terus-menerus profesi guru beberapa tahun mendatang akan punah karena dianggap tidak mampu memberi kesejahteraan finansial.
Mengingat tingginya dedikasi guru honorer dan Wiyata Bhakti, Politisi dari Partai PKB ini bahkan meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan Affirmative Action. Pemerintah diharapkan mengatur regulasi atau keistimewaan agar golongan guru honorer memperoleh hak yang setara dengan golongan PNS.
“Rekrutmen guru baik dengan sistem PPPK maupun ASN saya berharap ada. Demi penghargaan kepada guru yang telah mengabdi, yaitu guru Wiyata Bhakti dan honorer. Atau harus Ada affirmative action untuk guru Wiyata Bhakti dan guru honorer dalam proses rekrutmennya,” kata Muntamah. (Adv)
Baca juga:
- Dewan: Kunci Menang dari Covid-19, Percepat Vaksinasi
- Dewan Ingin Guru Honorer Kemenag Ada Seleksi Jalur CPNS
- Dewan Pati Nilai UMKM Terbelenggu Corporate Trap
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
Wartawan Area Kabupaten Pati
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
