oleh

Pansus Raperda Disabilitas di Pati Segera Dibentuk

Pati, Mitrapost.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati tengah mengolah pembentukan rancangan peraturan daerah tentang hak-hak penyandang disabilitas.

Sebelumnya dalam rapat yang digelar oleh Komisi D bersama jajaran dewan telah ada sejumlah poin penting yang disepakati. Salah satunya adalah pembentukan panitia khusus (pansus) yang akan mengawal pembentukan peraturan daerah tentang hak-hak penyandang disabilitas.

Bpkad Pati

“Kami dari Komisi D akan segera membentuk pansus dalam membahas raperda ini. Dalam kurun waktu minimal tiga bulan,” ujar anggota Komisi D, Muntammah, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Kaum Disabilitas Tuntut Pemkab Pati Buat Kartu Identitas Khusus

Ia menyampaikan bahwa langkah pembentukan pansus merupakan upaya awal dalam mengayomi hak-hak kaum disabilitas yang ada di Kabupaten Pati.

Baca Juga :   Ketua PCNU Pati, Siapkan Khutbah Singkat 7 Menit Bagi Masjid yang Menyelenggarakan Sholat Idul Fitri 1441 H

“Dengan dibentuknya pansus, membuktikan bentuk konsistensi serta komitmen DPRD dalam membentuk instrument perlindungan bagi mereka,” ujarnya.

Dalam kegiatan public hearing bersama penyandang disabilitas beberapa waktu lalu, Komisi D DPRD Kabupaten Pati mengungkapkan bila penyandang disabilitas berhak diterima, dilindungi, serta diberikan dukungan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.

Perlu melihat penyandang disabilitas dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Bahwa hak khusus bagi kelompok tertentu harus mendapatkan perlindungan.

Baca juga: Raperda Baru Pastikan Penyandang Disabilitas Mudah Dapatkan Pekerjaan

Selain itu dalam hal program vaksinasi, ia juga menekankan kepada pemangku kebijakan agar menuntaskan vaksinasi kepada kaum rentan. Salah satunya ialah penyandang disabilitas maupun difabel.

Baca Juga :   Partisipan Perempuan di Badan Legislatif Masih Minim

Sebelumnya, jaminan dan perlindungan negara kepada kaum disabilitas telah dinyatakan dalam pasal 28H ayat 2 UUD 1945. Selanjutnya dipertegas dalam pasal 28I ayat 2 UUD 1945.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di kabupaten Pati, Komisi D memandang perlunya peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. (Adv)

Baca juga: Perusahaan di Pati Diminta Beri Kuota 1 Persen untuk Penyandang Disabilitas

 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Ulfa PS

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

 

Diskominfo Pati Gelar Pertunjukan Ketoprak Virtual Dalam Upaya Tekan Peredaran Rokok Ilegal

Berita Terkait