Menlu Retno Marsudi Tegaskan Tolak Diskriminasi Vaksin

Mitrapost.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengungkapkan terdapat sejumlah fokus yang perlu dibahas lebih lanjut dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York, Amerika Serikat pada 27-28 September lalu. Salah satu yang ditekankan Retno adalah pentingnya tata kelola kesehatan global. Hal itu dipaparkan Retno pada pertemuan Foreign Policy and Global Health Ministerial Meeting (FPGH). Pertemuan itu dihadiri tujuh negara anggota yakni Indonesia, Afrika Selatan, Brasil, Norwegia, Perancis, Senegal dan Thailand. "Dalam pertemuan FPGH, saya menyampaikan beberapa pandangan. Bahwa pandemi harus dijadikan momentum introspeksi ketidakmampuan dan ketidaksiapan dunia dalam menghadapi pandemi," ujar Retno Harus diakui, jika dunia tidak cukup memberikan perhatian dari sisi investasi waktu dan sumber daya dalam membangun infrastruktur kesehatan global yang lebih baik. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa saat ini perlu semua elemen masyarakat internasional untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam isu kesehatan. "Secara khusus, dalam pertemuan tersebut saya mengangkat tiga isu dimana negara FPGH dapat menjadi penggerak utama kerja sama internasional dalam menghadapi pandemi," katanya. Pertama, FPGH harus menjadi pendukung utama untuk mempromosikan kesetaraan akses vaksin bagi semua dan menolak diskriminasi vaksin. Kedua, pentingnya membangun infrastruktur kesehatan nasional yang lebih kuat. Untuk itu, diperlukan kemitraan guna membantu industri kesehatan di negara berkembang, utamanya meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi serta mempercepat penelitian dan pengembangan obat serta vaksin. Hal ketiga yang disampaikan Retno adalah penekanan pentingnya negara-negara FPGH untuk mendukung upaya memperkuat tata kelola kesehatan global, dalam hal ini penguatan WHO diperlukan untuk menghadapi isu kesehatan global. "Saya juga menekankan pentingnya negara FPGH untuk mendukung perjanjian internasional baru mengenai pandemi (a new international treaty on pandemic) sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama guna mendeteksi serta mencegah pandemi di masa mendatang dan memastikan akses terhadap teknologi medis bagi negara berkembang," pungkas Menlu Retno Marsudi. (*) Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Sidang Umum PBB, Menlu RI Tegas Tolak Diskriminasi Vaksin".