oleh

Mahfud MD Tegaskan Hukum di Indonesia Melindungi Semua Pemeluk Agama

anda ingin cepat kaya kerja sambil jalan - jalan di luar negeri? dan dapatkan gaji jutaan rupiah!! hubungi 0821-3869-9954

Jakarta, Mitrapost.com – Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang bisa menerapkan hukum agama tertentu. Sebagai negara Pancasila, Indonesia tetap melindungi pemeluk semua agama yang mengamalkan ajaran agamanya.

“Indonesia bukan negara agama sehingga tak bisa memberlakukan hukum suatu agama tertentu. Tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler sehingga agama-agama yang jadi kesadaran hidup dan keyakinan warga negara harus dilindungi dan membimbing pengelolaan negara,” tegasnyaa Selasa (9/11/2021).

Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya di forum Ijtima’ Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang digelar di kawasan Jakarta Pusat.

Ia menyampaikan syariah bisa berlaku dengan sejumlah syarat tertentu. Misalnya, untuk urusan hukum privat seperti aqidah, akhlak, muamalah, ritual ibadah dan ibadah sosial, bisa dilaksanakan kaum muslim tanpa harus diberlakukan dengan UU oleh negara. Karena bidang itu menyangkut hukum perdata, yang berasal dari kesadaran pribadi. Artinya, negara tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada warga negara yang tidak melaksanakan.

Baca Juga :   Tak Hanya Gaet Investor, Perda RTRW Beri Jaminan Hukum Masyarakat

“Di bidang keperdataan, setiap orang bisa menundukkan diri secara sukarela kepada hukum perdata yang disukai,” ujar Mahfud.

Sedangkan, dalam urusan hukum publik, seperti hukum tata negara, pemilu, otonomi daerah, dan hukum pidana, berlaku hukum yang sama bagi semua warga negara kendati berbeda agama. Hukum itu mewajibkan semua warga negara untuk tunduk dan taat.

Menurut Mahfud, hukum publik dirancang sebagai titik temu dari berbagai ajaran agama yang hidup di Indonesia. Dalam hukum tersebut, umat Islam juga harus tunduk dengan hukum yang sama dengan agama lain.

“Dalam hukum publik, seperti hukum kepartaian dan pemilu ummat Islam pun tunduk pada hukum yang sama dengan yang berlaku bagi ummat lain. Hukum publik dibuat oleh negara sebagai kalimatun sawa’ atau titik temu dari berbagai kelompok ummat,” pungkasnya. (*)

Baca Juga :   Mahasiswa UNS Tuntut Pembubaran Menwa di Kampus

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Googlenews. silahkan Klik Tautan https://bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

 

Video Viral

Komentar