“Kalau kapal 30 GT ke bawah, kewenangan dari provinsi yang mengeluarkan izin, sedangkan 30 GT ke atas kewenangan pusat,“ ujar Kartono.
Masalah lain yakni nelayan keberatan menanggung pajak yang kenaikannya sangat signifikan. Kartono menilai tidak semua pemilik kapal memiliki modal besar. “Tidak semua majikan kapal punya modal besar untuk bayar pajak,“ keluhnya.
Maka pihaknya mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang untuk memfasilitasi nelayan agar dapat menyampaikan aspirasi tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah dan pemerintah pusat.
“Pak Bupati selaku penanggung jawab di Kabupaten Rembang bisa membantu, apa yang menjadi tuntutan temen-temen nelayan,“ ujarnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyatakan secara lisan bahwa dirinya sudah pernah menyampaikan keluhan nelayan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan langsung direspon secara positif.
Namun, karena nelayan ingin diikutsertakan dan ketemu langsung dengan Gubernur, maka Bupati akan memfasilitasi pertemuan tersebut. Rencananya minggu depan ia dan perwakilan nelayan menemui Ganjar Pranowo.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
