Pati, Mitrapost.com – Permasalahan retribusi nelayan khususnya di Kabupaten Pati terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP), menurut Sukarno, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, beberapa tahun yang lalu sudah pernah dibahas oleh Komisi IV DPR RI dan hasilnya tidak memuaskan.
Pasalnya, dalam penjelasannya keputusan terkait PNBP itu dirasa masih menjerat para nelayan khususnya nelayan kecil yang ada di pesisir seperti Juwana.
“Permasalahan itu juga sudah disampaikan ke komisi lV DPR RI, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan nelayan, ” ujar Sukarno.
Bahkan masalah itu juga sampai diadukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pusat, yang juga hasilnya tetap tidak berpihak kepada para nelayan.
Padahal Sukarno menjelaskan jika retribusi PNBP sebesar 10 persen itu memang sangat mencekikn para nelayan. Bahkan ia dan DPRD Kabupaten Pati sendiri setuju apabila retribusi itu diturunkan maksimal 5 persen.
“DPRD pun juga mendukung usulan Nelayan supaya besaran retribusi PNBP diturunkan, ” tegasnya.
Pada tahun 2022, lanjutnya, saat masih kepemimpinan Haryanto sebagai Bupati Pati, Sukarno sendiri mengawal surat yang dikirimkan ke KKP supaya retribusi itu diperjelas sehingga tidak memberatkan nelayan tapi hasilnya sama saja tidak ada respon yang baik.
Lebih dari itu Sukarno berharap supaya kebijakan kedepannya lebih berpihak kepada para nelayan serta
PBNP bisa diturunkan.
” Saya berharap kepada pemerintahan tahun berikutnya supaya bisa benar-benar bijaksana mengatasi masalah retribusi bagi nelayan ini, karena itu masalah Terkait kesejahteraan masyarakat, ” pungkasnya. (Adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
