Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar public hearing. Kegiatan itu terkait dengan rencana penyusunan Perda bantuan hukum untuk masyarakat rentan.
Kegiatan itu dilaksanakan di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Senin (18/05/2026). Kegiatan itu dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso serta dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi A.
Narso mengatakan bahwa Perda bantuan hukum untuk masyarakat rentan itu rencananya digunakan untuk melindungi masyarakat miskin, disabilitas, perempuan dan anak. Mereka diwacanakan bisa memperoleh bantuan hukum yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten secara gratis.
“Kami berharap dengan Perda ini masyarakat terutama masyarakat miskin, disabilitas, perempuan, anak itu bisa tercover oleh bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemda,” ujar Narso di ruang Rapat Paripurna, Senin siang.
Menurutnya, program bantuan hukum yang sudah berjalan di Pemkab ini, belum berjalan maksimal. Padahal, lanjut dia, anggaran sudah dialokasikan, namun jumlah masyarakat yang mengakses masih rendah.
“Masih tidak maksimal, sudah dianggarkan tetapi penyerapannya masih rendah dan yang mengakses masih sedikit,” terang dia.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang juga merupakan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan Harischandra mengatakan bahwa Perda itu ditargetkan rampung tahun ini.
“Harus selesai tahun ini,” jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pati itu.
Setelah Perda itu diselesaikan tahun ini, dia mengungkapkan legislatif dan eksekutif bakal menjadwalkan sosialisasi ke tingkat desa. Tujuan itu, supaya masyarakat mengetahui isi Perda tersebut, utamanya bagi warga yang kurang mampu dan membutuhkan. (Adv)
Wartawan Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
