Mitrapost.com – Sejak tahun 2021, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang perdagangan kemarin tercatat menjadi yang terburuk di dunia, dengan sejumlah sentimen yang menjadi pemicu utama dari dalam negeri.
Melansir dari Bloomberg Technoz, setidaknya terdapat lima poin sentimen dari dalam negeri yang membuat tekanan IHSG semakin hebat, selain karena adanya imbas perang geopolitik Iran-Amerika Serikat (AS).
Dalam hal ini, Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia menyebut, meningkatnya kekhawatiran terkait tata kelola dan kredibilitas kebijakan pemerintah terjadi seiring lembaga pemeringkat global, Fitch dan Moody’s, yang melakukan revisi outlook Indonesia menjadi negatif.
“Yang menjadi masalah utama bukanlah pertumbuhan ekonomi itu sendiri, melainkan kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai kualitas kelembagaan, kepastian kebijakan, dan konsistensi pengambilan keputusan,” jelas Liza, dikutip Jumat (05/06/2026).
Kemudian, adanya fenomena depresiasi rupiah yang sudah menembus level 18.000/dolar AS juga menimbulkan kekhawatiran terkait inflasi, daya beli rumah tangga, serta daya tarik aset keuangan Indonesia bagi investor asing.
Poin ketiga terlihat dari kekuatan konsumsi domestik yang semakin dipertanyakan oleh sejumlah investor. Pasalnya, daya tarik investasi Indonesia selama bertahun-tahun sangat bergantung dengan narasi tentang kelas menengah yang berkembang pesat.
“Namun, data terbaru menunjukkan bahwa populasi kelas menengah telah menurun dari sekitar 61,5 juta orang pada tahun 2018 menjadi sekitar 46,6 juta pada 2026, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan jangka panjang mesin pertumbuhan terpenting Indonesia,” ujarnya.
Meski IHSG kini diperdagangkan dengan price to earning ratio (P/E) yang menunjukkan lebih rendah dibanding periode Covid-19, investor asing tetap melakukan aksi bersih (nett sell) yang menunjukkan bahwa valuasi saja belum cukup untuk menarik arus masuk yang berarti.
Sementara itu, investor saat ini mencapai krisis kepercayaan, di mana perhatiannya tidak lagi sebatas pada kebijakan fiskal, rupiah, ataupun pasar ekuitas itu sendiri, tetapi tentang bagaimana pembuat kebijakan menanggapi tekanan pasar dan mengkomunikasikan prioritas ekonomi.
“Ketidakpastian yang meningkat mengenai arah kebijakan dan pesan pemerintah berisiko memperpanjang krisis kepercayaan saat ini, meskipun kondisi makroekonomi yang mendasarinya masih jauh dari krisis keuangan yang parah,” katanya. (*)

Redaksi Mitrapost.com




