Mitrapost.com – Badan Gizi Nasional (BGN) bakal melakukan evaluasi data penerima Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jika sebelumnya ada sekitar 63 juta penerima manfaat. Maka nantinya BGN akan mengecek lagi validitas data tersebut. Sasaran MBG akan diprioritaskan kepada daerah dengan risiko stunting yang tinggi.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut, langkah tersebut diambil sesuai arahan dari Presiden Prabowo yang menginginkan program MBG memperhatikan target Sustainable Development Goals (SDGs). Program MBG diharapkan bisa menghapuskan kelaparan, meningkatkan kesehatan, dan mendukung pendidikan yang berkualitas.
“Nah, yang kami lakukan untuk arah perbaikan, ini saya sudah baca nih di dalam tadi waktu mendengarkan arah beliau saya langsung baca,” ujarnya dilansir dari Bisnis.com.
Oleh karena itu, pihaknya akan memakai data stunting sebagai dasar penentuan penerima manfaat. Wilayah yang tercatat memiliki prevelensi stunting tinggi berdasarkan data Kementerian Kesehatan 2023 dan Survei Gizi 2024 yaitu Papua dan Nusa Tenggara Timur.
Sedangkan wilayah dengan jumlah anak stunting yang masih tinggi meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.
“Nah, ini kira-kira gambaran untuk kami, kan namanya pembantu presiden kalau beliau mengatakan programnya ini, sasarannya ini, tugas kamilah mewujudkan ini. Nah, ini yang termasuk PR kami melakukan perbaikan. Karena yang dilakukan kemarin, ya ini sebagai bahan evaluasi, itu tidak memperhatikan hal ini,” paparnya.
Ia juga menyoroti lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memperhatikan tingkat kerawanan gizi suatu wilayah.
“Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ‘Nih daerah stunting bukan sih?’, daerah yang apa perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu? Nggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP sekitarnya, mau gitu,” paparnya.
BGN juga masih memverifikasi data penerima manfaat yang ditargetkan mencapai sekitar 62,7 juta orang. Harapannya tak ada penerima ganda.
“Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta ya, 62,7 juta penerima manfaat, itu kami sisir betul-betul. Karena ternyata ada misalnya nih satu SPPG yang dilayani oleh eh satu sekolah dilayani dua SPPG. Kami lihat, ‘Oh ada indikasi nih bisa jadi dobel’,” paparnya.
Penyaluran MBG juga akan diubah sasarannya. Yaitu fokus ke kelompok membutuhkan intervensi gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak dengan status gizi rentan.
“Jadi artinya orang-orang yang katakanlah kalau dikasih MBG status gizinya akan naik. Jadi bukan orang-orang yang katakanlah yang sudah mampu menyediakan gizi baik,” paparnya.
Skema insentif SPPG juga diubah karena selama ini insentif disamaratakan tanpa melihat jumlah penerima manfaat dan tingkat kesulitan operasional.
“Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil,” paparnya.
Sistem pertanggungjawaban keuangan akan diperbaiki dan digitalisasi pengelolaan program akan diterapkan. Sehingga tak hanya bergantung pada cara manual.
“Nanti kami ikuti juga dengan perbaikan untuk masalah pertanggungjawaban keuangannya. Karena sistem sekarang kan begitu ke yayasan, pertanggungjawabannya itu kepala SPPG. Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir ‘Oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan,'” paparnya. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
