oleh

APINDO Minta Pemkab Pati Rangkul UMKM yang Belum Berizin

Pati, Mitrapost.com Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Pati meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati merangkul pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau pelaku industri kecil menengah (IKM) yang belum memiliki izin.

Menurut Wakil Ketua Apindo Kabupaten Pati, Tofan Rudiyanto, persoalan UMKM saat ini adalah data jumlah IKM yang ada di Kabupaten Pati.

“Data ini minimal diketahui oleh pemerintah di tingkat desa hingga kecamatan. Meski sekarang dengan adanya bantuan, juga para pelaku usaha mulai berlomba untuk mengurus perizinan usaha mereka,” ujarnya, kemarin.

Memang penertiban perizinan usaha perlu dilakukan oleh pemerintah, terlebih untuk usaha yang memproduksi makanan, karena produk yang dihasilkan adalah bahan konsumsi.

Tetapi untuk usaha yang sudah berkembang dan belum memiliki izin usaha, diharapkan jangan dimatikan tetapi dirangkul dan dibina.

“Bisa jadi mereka tidak mengurus izin karena tidak tahu, jadi tidak asal menghentikan usaha. Sebab ketika melakukan pemberhentian sebuah usaha, bisa akibatkan dampak seperti pekerja yang kehilangan mata pencarian dan lainnya,” ungkap Tofan.

Baca juga: Satpol PP Tangsel Ancam Cabut Izin Usaha Panti Pijat yang Langgar Aturan PSBB

Pihaknya juga menduga UMKM yang belum berizin ini ada yang menjadi penopang perekonomian masyarakat yang kuat. Sehingga ia tak membenarkan usaha yang tidak memiliki izin dianggap usaha ilegal dan harus ditutup.

“Sebab ilegal adalah kegiatan yang melanggar hukum. Tetapi kami lebih condong pada etika pengucapan usaha tersebut belum memiliki izin. Sehingga mereka harus didorong untuk mengurus perizinan,” jelasnya.

Ia pun mendorong Pemkab Pati untuk melakukan pembinaan agar pelaku usaha ini memiliki izin. Sebab pihaknya yakin para pelaku usaha dari tingkat rumahan hingga yang sudah memiliki karyawan tidak ada niatan untuk melakukan aktifitas produksi yang melanggar hukum. Kemungkinan mereka belum memahami terkait pengurusan izin.

“Pemerintah juga jangan gegabah untuk melakukan penindakan kepada pengusaha yang tidak berizin selama aktifitas usahanya masih pada batas tidak melanggar hukum,” ucapnya.

Baca juga: Dua Pabrik Tahu Ditutup Karena Tak Berizin dan Cemari Lingkungan

Tetapi yang jelas, imbuhnya, pemerintah diharapkan melakukan pendekatan konstruktif dan baik agar pemilik usaha mau mengurus perizinan dan pelaku usaha juga diberdayakan dengan baik.

“Sebab secara harfiah, pemilik usaha juga harus mengikuti perkembangan zaman. Karena saat ini konsumen sudah cerdas dan menolak produk seperti makanan yang tidak memiliki label atau merek,” tuturnya.

Adapun pelaku usaha ini dikatakan berizin minimal memiliki Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB). (*)

Baca juga: 

 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur : Ulfa PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed