oleh

Tak Penuhi Syarat, 62 Ribu UMKM Pati Banyak Tidak Lolos Bantuan Tahap I

Pati, Mitrapost.com Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop UMKM) Kabupaten Pati Hendri Kristianto mengatakan pihaknya telah merekomendasikan 62 ribu lebih pelaku UMKM Pati kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk diberikan bantuan.

“Pada pendaftaran bantuan tahap pertama, kami mengusulkan lebih dari 62 ribu pelaku UMKM,” ujar Kris saat ditemui Mitrapost.com di kantornya, Senin (19/10/2020) kemarin.

Namun, banyak yang tidak lolos atau tidak mendapatkan bantuan yang senilai Rp 2,4 juta ini. Kris mengungkapkan hal ini terjadi karena para pelaku UMKM tersebut tidak masuk kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Hal ini membuat Kementerian Koperasi dan UKM membuka pengajuan tahap kedua yang berlangsung dari 16 Oktober hingga 26 November 2020.

“Sehingga tidak mendapatkan bantuan. Diverifikasi oleh Kementerian UMKM pusat ternyata banyak yang tidak lolos karena tidak memenuhi kriteria yang ada. Sehingga dengan kekurangan kuota maka dibuka pendaftaran BPUM tahap II,” ungkap Kris.

Baca juga: Baru 3 Hari Dibuka Pendaftar Bantuan UMKM di Pati Capai 556

Maka dari itu, di tahapan yang kedua ini pihaknya memperketat pengajuan. Hal ini agar pelaku UMKM yang mengajukan benar-benar sesuai kriteria yang ada.

“Kami sepesifikan yang semula bisa dengan surat usaha dari desa untuk saat ini kami sepesifikan harus mempunyai NIB dan IUMK,” tutur Kris.

NIB ini, kata Kris, adalah nomor induk berusaha. Untuk mendapatkan NIB, pelaku UMKM bisa mengurus dengan secara online, dengan sistem OSS.

“Kalau belum jelas bisa ditanyakan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),” lanjut Kris.

Selain itu, beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yakni, Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), memiliki rekening bank pemerintah (BRI, Mandiri Syariah, BNI), Tidak mempunyai akses kredit perbankan dan saldo rekening kurang dari Rp 2 Juta.

Juga calon penerima beserta keluarga bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) , anggota TNI, Kepolisian, pegawai BUMN dan BUMD.

“Tidak ada anggota TNI, PNS, Polri dalam satu KK. Kalau tidak sesuai dengan kriteria itu lebih baik jangan mendaftar,” tandasnya. (*)

Baca juga: 

 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur : Ulfa PS

Komentar

News Feed