oleh

Dua Pabrik Tahu Ditutup Karena Tak Berizin dan Cemari Lingkungan

Kudus, Mitrapost.com – Dua pabrik tahu di Desa Pasuruan Kidul Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus ditutup setelah warga melakukan unjuk rasa.

“Pabrik tahune sekarang ditutup,” ujar Dewi salah satu warga Pasuruan Kidul saat dikonfirmasi Kamis (17/9/2020).

“Karena gak punya izin, limbahnya mencemari lingkungan,” jelasnya.

Sebelumnya dikabarkan bahwa puluhan warga mendatangi kantor Balai Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, untuk menyampaikan aspirasinya dengan membawa poster yang bertuliskan “tutup pabrik tahu, kami butuh air bersih untuk hidup, balekno kaliku seng resik”.

“Tuntutan warga, kedua pabrik tahu tersebut harus ditutup karena sudah diberi kesempatan selama sekian tahun belum juga ada perubahan,” kata Mintarno koordinator aksi unjuk rasa saat mengikuti mediasi di aula Balai Desa Pasuruhan Kidul di Kudus.

Selain permasalahan izin yang belum diselesaikan, air limbahnya juga mencemari lingkungan karena menimbulkan polusi bau tidak sedap serta mencemari sumur warga.

Baca juga : Limbah Pengolahan Tahu Cemari Sumur, Warga Kudus Tuntut Penutupan Pabrik

Selain itu, limbah pabrik tahu milik ANS dan SU yang berdiri sejak tahun 2016 juga mencemari aliran sungai yang ada di desa setempat. Mintarno juga sempat mendatangi kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, namun belum ada tanggapan.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Jati Djunaidi mengungkapkan setelah dibahas bersama dengan menghadirkan perwakilan dari Dinas PKPLH, Satpol PP dan pihak kepolisian, maupun kepala desa dan warga, ternyata kedua pabrik tahu tersebut memang belum memiliki izin lengkap.

“Termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL), izin usaha industri maupun izin mendirikan bangunan juga belum diurus,” ujarnya.

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kudus Harjono mengakui kedua pabrik tahu di Desa Pasuruhan Kidul tersebut memang belum mengantongi izin karena keduanya juga sudah diberi surat peringatan (SP) satu karena sebelumnya masih nekad beroperasi.

“Jika melanggar lagi, tentunya akan dilanjutkan dengan SP dua dan tiga hingga penuntutan secara hukum karena belum mengurus izin sudah beroperasi,” ujarnya. (*)

Baca juga : 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebookinstagram, dan twitter

Redaktur : Dwifa Okta

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed