Kerap Kesulitan Pupuk, Dewan Pati Minta Pemerintah Perhatikan Pendistribusian

Pati, Mitrapost.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menekankan kepada pemerintah melalui Dinas Pertanian (Dispertan) untuk memperhatikan secara penuh hak-hak para petani di wilayah Kabupaten Pati. Hal itu dimaksudkan agar permasalahan-permasalahan petani di Kabupaten Pati bisa segera teratasi dengan adanya solusi pemerintah Kabupaten Pati Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Darbi mengungkapkan pemerintah perlu mengoptimalkan peranannya dalam memenuhi hak-hak petani. Baca juga: Dewan: ‘Jateng di Rumah Saja’ Hanya Kurangi Risiko Pasalnya, di awal tahun petani menghadapi tantangan berat yaitu sulitnya menjangkau pupuk bersubsidi. Dengan adanya pupuk subsidi ini, selain petani bisa mengakses pupuk secara terjangkau, ada stabilitas harga yang diperlukan bagi petani kecil. “Berhubung masih awal tahun, kami mengingatkan kepada pemerintah agar lebih menata kembali proses pendistribusian pupuk kepada petani, terutama di dalam administrasinya telah terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),” ungkap Darbi ketika dihubungi Mitrapost.com, Jumat (5/2/2021). Menurut Darbi, banyak yang kesulitan mendapatkan subsidi pupuk karena secara adminitrasi belum terdaftar di dalam RDKK. Sehingga hal ini yang menyebabkan petani tidak memperoleh alokasi subsidi pupuk. Baca juga: Dukung Sektor Ekonomi Lokal, Dewan: Perlu Pengelolaan SDA Pertanian Sementara itu, Dispertan Kabupaten Pati telah berupaya memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya para petani. Upaya tersebut dilakukan melalui Badan Penyuluhan Pertanian yang terdapat di masing-masing kecamatan. Dalam agenda tersebut, BPP menyampaikan beberapa program untuk memudahkan petani menerima pupuk subsidi. “BPP tiap Kecamatan sudah melakukan sosialisasi sejak 2017. Mulai dari sosialisasi pendaftaran penerima alokasi pupuk yang diakomodir melalui petugas RDKK. Kemudian, sosialisasi pembuatan kartu tani,” ungkap Sugiharto selaku Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).(*) Baca juga: Dewan Nilai Target Adaptasi Kebiasaan Baru Belum Tercapai Hingga 2021 Bangun Ekonomi Digital Pedesaan, Dewan: Perlu Peningkatan Koneksi Internet Dewan Pati Nilai PPKM Perlu Dikaji Lagi Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram Redaktur: Atik Zuliati https://www.youtube.com/watch?vu6Tr1qVWJXA