oleh

Komisi D DPRD Pati Lakukan Public Hearing Raperda Penyandang Disabilitas

Pati, Mitrapost.com – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati adakan Public Hearing terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyandang Disabilitas, hari ini (12/3/2021).

Wisnu Wijayanto selaku Ketua Komisi D DPRD Pati mengatakan, disusunnya Raperda adalah sebagai wujud penegakkan konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

“Amanat dari undang-undang, harus ada Perda disabilitas dari Kabupaten Pati,” kata Wisnu saat diwawancarai awak media hari ini, Jumat (12/3/2021).

Baca juga: Dewan Pati Minta Affirmative Action Guru dalam Seleksi CPNS dan PPPK

Dalam UUD 1945, pada BAB XA menyatakan bahwa setiap pribadi rakyat Indonesia tak terkecuali penyandang disabilitas mempunyai hak asasi manusia (HAM) dalam dirinya dan sudah diatur dalam konstitusi.

Diketahui Raperda Penyandang Disabilitas hingga saat ini baru bergulir di lingkup Komisi D DPRD Pati saja. Untuk penyempurnaan Raperda, Komisi D hari ini lakukan public hearing bersama berbagai elemen masyarakat untuk menyerap masukan dan kritik pada poin-poin tertentu.

“Ini untuk menambah masukan-masukan untuk Raperda penyandang disabilitas. Nanti kita kaji lagi di Komisi D mana yang perlu ditambahkan,” kata ketua Komisi D DPRD itu.

Baca juga: Dewan Pati Sambut Baik Perpanjangan PPKM Mikro hingga 22 Maret

Secara garis besar, Raperda Penyandang Disabilitas ini mengatur regulasi tentang kewajiban Pemerintah daerah menaungi penyandang disabilitas.

Jika diperdakan, Dewan Pati berharap golongan ini mendapatkan perlindungan dan dukungan dari pemerintah terkait hak-nya dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.

Sehingga hak-hak penyandang disabilitas di daerah terpernuhi hal konstitusinalnya. (Adv)

Baca juga: 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Atik Zuliati

 

 

 

Tentang Penulis: Moh. Anwar

Gambar Gravatar
Wartawan Area Kabupaten Pati

Berita Terkait