Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menilai kurangnya koordinasi keamanan di laut menyebabkan banyak pelanggaran dilakukan oleh nelayan. Ujungnya kapal milik nelayan ditangkap.
Menurut Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, M. Nur Sukarno, penangkapan kapal ikan dapat diminimalisir ketika koordinasi dan penegakkan hukum dapat dijalankan dengan baik oleh pihak keamanan laut.
Pusat koordinasi keamanan laut dipegang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang kemudian dibantu oleh aparat Kepolisian maupun TNI AL.
“Kalau semua pihak melakukan komunikasi, koordinasi dan paham hukum yang berlaku. Saya kira kejadian penangkapan kapal akan berkurang,” ungkapnya saat dihubungi pada Selasa (30/3/2021).
Baca juga: Jaga Kelestarian Laut, Pemerintah Perlu Susun Raperda Penangkapan Ikan
Menurutnya, penangkapan kapal ikan merupakan sanksi yang diberikan kepada para nelayan yang melanggar peraturan mulai dari pelanggaran batas wilayah pun kesalahan teknis seperti kepemilikan izin.
Komentar