Pemprov DKI Berharap Tak Ada Konflik Soal Dana Hibah Sampah

Jakarta, Mitrapost.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto berharap tidak ada konflik atas batalnya penambahan nilai hibah yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terkait kompensasi sampah Jakarta. Dampak pandemi menjadi pertimbangan besar, Pemprov DKI tidak mengakomodir usulan Pemkot agar menambah jumlah kepala keluarga penerima kompensasi. "Kami mematuhi PKS (perjanjian kerja sama) yang ada, poinnya itu,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/10/2021). Menurutnya, kepatuhan terhadap PKS wajib dilakukan oleh Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi. Sebab, dalam addendum perpanjangan kerja sama, tertuang aturan dengan rinci rute yang dibolehkan truk sampah DKI melintasi wilayah Kota Bekasi, untuk bermuara ke Bantargebang. Jika kedua belah pihak patuh menjalani kerja sama yang tertuang dalam addendum PKS, maka dipastikan tidak ada konflik di kemudian hari. "Jadi selama kita Pemprov DKI mematuhi dan Pemkot Bekasi menjalani hak dan kewajibannya saya rasa konflik itu tidak akan terjadi," ujarnya. Besaran dana hibah yang dikucurkan Pemprov DKI kepada Pemkot Bekasi tahun ini sebesar Rp 379,5 miliar. Nilai tersebut dipastikan Asep tidak akan berubah signifikan di tahun berikutnya. Perlu diketahui, penambahan jumlah kepala keluarga sebagai penerima dana kompensasi sampah Jakarta di Kota Bekasi tidak dapat ditegaskan diterima atau tidaknya. Yang jelas, Pemprov DKI menolak adanya penambahan dana hibah untuk sampah lantaran kondisi keuangan Jakarta dampak pandemi Covid-19. Namun, Asep menyampaikan, sejatinya nilai bantuan kepada kepala keluarga yang terdampak sampah Jakarta merupakan kewenangan Pemkot Bekasi. Dengan demikian, jika Pemkot Bekasi tetap menambah jumlah penerima bantuan tunai, selama tidak menambah nilai dana hibah hal tersebut tidak menjadi masalah. "Jadi, selama Bekasi bisa memanfaatkan sejumlah nilai tersebut untuk memperbaiki hubungan di sana kemudian menambah cakupan penerima bantuan langsung tunai itu kita persilakan," pungkasnya. (*) Artikel ini telah tayang di merdeka.com dengan judul "Pemprov DKI Harap Tak Ada Konflik Soal Nilai Hibah Sampah untuk Bantargebang".