Semarang, Mitrapost.com – Penambangan yang sudah dilakukan di berbagai tempat, salah satunya Jawa Tengah, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan.
Menanggapi isu-isu kerusakan lingkungan akibat penambangan ini, gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat, tak asal berikan izin penambangan. Karena atas izin-izin yang diberikan tersebut, pemerintah daerah pun turut merasakan dampaknya.
Hal itu disampaikan Ganjar saat di depan sejumlah pejabat dari Kementerian ESDM, para Kepala Dinas ESDM se-Indonesia yang tergabung dalam APESDMPI dan pejabat terkait, dalam Rapat Koordinasi Dinas-dinas ESDM, di kantor Dinas ESDM Jateng, Jumat (3/12/2021).
“Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, kami di daerah yang pusing,” katanya.
Ganjar mencontohkan, di sekitar lereng Gunung Merapi tepatnya di Klaten, dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin. Dengan begitu, mereka bisa dikontrol dan diawasi. Namun setelah perizinan ditarik ke pusat, saat ini ada banyak izin penambangan bermunculan.