oleh

Terima 110 Aduan THR, Disnakertrans Jateng Mulai Lakukan Penindakan

anda ingin cepat kaya kerja sambil jalan - jalan di luar negeri? dan dapatkan gaji jutaan rupiah!! hubungi 0821-3869-9954

Semarang, Mitrapost.com – Posko Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah menerima sebanyak 110 aduan tunjangan hari raya (THR), yang tercatat hingga Selasa (26/4/2022).

Menanggapi adanya hal ini, pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Jateng mulai melakukan penindakan, terkait dengan adanya pelanggaran pemberian THR pada lebaran tahun 2022 ini.

Kepala Disnakertrans Jateng Sakina Rosellasari mengatakan, aduan tentang pemberian THR semakin banyak menjelang lebaran. Dari pertengahan April, aduan yang masuk hanya 22 laporan, lalu berkembang menjadi 78 laporan di hari Minggu (24/4/2022).

“Senin (25/4/2022) kemarin ada tambahan jadi total 110 aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa Tengah. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk menyelesaikan aduan tersebut,” ujarnya, saat melakukan monitoring pemberian THR, di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga, Selasa (26/4/2022).

Baca Juga :   14 Daerah di Jateng Tercatat Nihil Angka Kematian Akibat Covid-19

Sakina menyebutkan bahwa berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, perusahaan diminta untuk memberikan THR dalam waktu maksimal tujuh hari sebelum lebaran, atau tepatnya pada 25 April 2022.

Jika melebihi tenggat tersebut, artinya perusahaan telah melanggar SE Menaker RI no M/1/HK.04/IV/2022. Selain itu, perusahaan juga dinilai melanggar PP 36 tentang pengupahan.

Ditambahkan, sesuai peraturan THR pekerja di tahun ini harus diberikan penuh sesuai regulasi. Relugasi ini berlaku bagi pekerja yang telah mencapai masa satu tahun, dan harus diberi satu kali gaji. Sedangkan yang belum mencapai masa kerja satu tahun, diberikan secara proporsional.

Ia menyebutkan, aduan pekerja yang masuk ke posko THR rerata mengeluhkan pembayaran yang telat atau dicicil. Selain itu, ada keluhan THR yang dibayar tidak sesuai ketentuan, atau bahkan tidak memberikan tunjangan.

Baca Juga :   Disdikbud Boyolali Tunda Libur Sekolah Saat Nataru

“Kami tanggal 26 (April) menerjunkan pengawas. Kemudian mereka akan mengeluarkan nota riksa. Nota itu harus direspon dalam waktu tujuh hari. Jika tidak dipenuhi nanti akan ada nota riksa 2, jangka juga tujuh hari. Kalau tidak ada respon, baru ada sanksi administrasi sesuai regulasi PP 36/ 2021,” jelasnya.

Sakina juga menyebutkan bahwa sesuai peraturan yang ada, terdapat sanksi administrasi yang diberikan kepada perusahaan, mulai dari teguran tertulis, hingga pembatasan kegiatan usaha.

Adapula pemberhentian usaha sebagjan atau keseluruhan alat produksi, sampai dengan pembekuan usaha.

Ditambahkan, pemberian sanksi tidak serta merta mengugurkan kewajiban pemberian THR. Bahkan, perusahaan bisa dikenakan denda sebesar lima persen dari jumlah THR yang diterima setiap buruh. Besaran denda lima persen tersebut, nantinya bisa dikelola oleh serikat pekerja demi kesejahteraan pekerja.

Baca Juga :   Kasus Covid-19 Terus Menurun, Masyarakat Diimbau Tak Hanyut dalam Euforia

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jateng Mumpuniati mengatakan, rerata perusahaan yang masih belum membayarkan THR pekerja beralasan terdampak Covid-19.

“Alasan mereka rata-rata karena terdampak Covid-19. Selain itu juga cash flow, uangnya diputar untuk kegiatan yang lain. Tapi mereka berjanji untuk membayar,” sebutnya.

Unik, sapaanya, menyebut, tahun ini banyak di antara perusahaan yang menunda pembayaran THR berasal dari sektor garmen. Perusahaan-perusahaan ini, rerata memiliki banyak pekerja.

Dia mengungkapkan, perusahaan yang paling banyak diadukan berasal dari Surakarta dan Kota Semarang. Bahkan, ada satu perusahaan yang diadukan berkali-kali oleh pekerjanya. (*)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Googlenews. silahkan Klik Tautan https://bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

 

Video Viral

Komentar