Rencana Penghapusan 2023, Paguyuban Honorer Demak Minta Dukungan Pemkab

Demak, Mitrapost.com – Pemerintah berencana akan menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Menanggapi hal tersebut, paguyuban honorer kabupaten Demak meminta dukungan kepada pihak pemerintah kabupaten. Salah satunya bertemu dengan Bupati Demak Eisti’anah. Pertemuan antara bupati dengan pengurus honorer provinsi Jateng tersebut antara lain adalah mempertyanyakan tentang Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPAN-RB) tentang Penghapusan Tenaga Honorer. Selain itu, mereka juga meminta afirmasi saat pelaksanaan P3K di Kabupaten Demak dikhususkan yang sudah mengabdi dan lebih di fokuskan pada waktu pengabdian dan umur. “Kita berharap Pemda mendukung kami untuk mendapatkan afirmasi supaya bersurat ke pemerintah pusat. Bahwa lebih diprioritaskan umur dan pengabdian dan meminta tambahan formasi baik nakes dan non nakes,” jelas Ketua Paguyuban Honorer Kabupaten Demak Abdul Si’fa, Selasa (28/06/22) di Ruang Transit Bupati. Menanggapi hal tersebut, Pj Setda Eko Pringgolaksito menyampaikan, pihaknya memahami kegelisahan para tenaga honorer dengan hadirnya SE MenPAN-RB bahwa tenaga honorer tidak diakui pada 28 November 2023. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan membantu akses untuk para tenaga honorer menjadi PPPK. “Nantinya kita akan bantu aksesnya ke P3k namun dilakukan secara bertahap. Kita berharap surat edaran MemPAN di anulir dan kebijakan tenaga honorer tidak diakui pada 28 November 2023 di hilangkan. Untuk usulan afirmasi kita akan rumuskan ke BKPP, untuk tambahan formasi Guru,Teknis dan Administrasi,”kata Eko. “Pada saatnya nanti ada P3k silakan mendaftar. Namun saat ini kalian masih dianggarkan, dan jangan kawatir di tahun 2023 gaji tenaga honorer masih terback up anggaran,” tambahnya. Sementara, Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan, sejak awal pihaknya keberatan dengan SE tersebut. “Saya sangat keberatan dengan SE tersebut, bahkan saat Rakor Apkasi semua kepala daerah di Indonesia keberatan dengan SE tersebut. Apalagi melihat minimnya jumlah ASN di Demak, dan kita butuh kalian semua,” tambahnya. Bupati menegaskan bahwa pihak pemkab akan mengkoordinasikan terkait dengan kuota untuk tenaga PPPK. “Kami akan koordinasi terkait masalah kuota ini. Pada intinya kita berpihak kepada panjengan semua. Kalau seandainya pun pusat tetep kekeh, kita berusaha merangkul semuanya, menyuarakan keinginan semuanya,” pungkasnya. (*)