Pati, Mitrapost.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin menegaskan bahwa pihaknya sangat keberatan apabila Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dianggap sebagai forum yang bersifat formalitas.
Hal tersebut, tegas disampaikannya saat ditemui oleh media usai mengikuti kegiatan Musrenbang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati di Pendopo kantor Bupati Pati pada.
“Karena apa, selama ini kan musrenbang itu dicap oleh masyarakat sebagai forum formalitas, maka kami tidak ingin itu terjadi,” ungkap Ali.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan, guna menghindari stigma tersebut maka pemerintah kabupaten (Pemkab) dapat menentukan skala prioritas dalam penyusunan RKPD.
Di mana ia berharap agar pembangunan prioritas dapat benar-benar diwujudkan pada tahun 2023.
“Jadi harus didasarkan pada skala prioritas, artinya hasil dari Musrenbangdes, kemudian Musrenbang kecamatan, lalu forum RKPD itukan ada skala prioritas itu yang harus bisa direalisasikan,” jelas Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pati tersebut.
Diketahui bahwasanya dalam forum yang dihadiri oleh forum pimpinan perangkat daerah, Camat, Perwakilan Kepala Desa dan beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya tersebut, terdapat banyak usulan yang disampaikan.
Salah satu poin penting yang disampaikan yakni mengenai penanganan banjir di Kabupaten Pati, mulai dari normalisasi hingga reboisasi di Pegunungan Kendeng.
“Poin yang saya tadi yakni untuk normalisasi total sungai Juwana, dimana dalam rangka untuk menangani banjir berbulan-bulan ini,” pungkas Ali. (Adv)