Pati, Mitrapost.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati menunda pembahasan Raperda Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT).
PBJT sendiri memuat pajak bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang beromzet Rp6 juta ke atas per bulan. Rencana awal, pajak yang dikenakan mencapai 10 persen dari omzet tersebut.
Namun Ketua Bapemperda sekaligus anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan Harischandra menilai, rencana pajak bagi pelaku UMKM dinilai cukup memberatkan.
“Berat, karena kondisi perekonomian saat ini dengan angka Rp6 juta, itu sangat membebankan UMKM,” ujar Danu.
Menurutnya, daya beli masyarakat akhir-akhir ini mengalami penurunan. Hal itu pun, ujar dia, berpengaruh cukup signifikan terhadap penghasilan pelaku UMKM.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengutarakan bahwa Raperda itu telah ditunda dua minggu yang lalu, ketika diajukan oleh eksekutif.
DPRD Pati, jelas dia, hingga saat ini belum mengesahkan Raperda itu menjadi Perda. Pihaknya meminta Pemkab Pati untuk melakukan evaluasi terhadap rencana tersebut.
“Kita dari Bapemperda menolak atas Perda tersebut katanya ada surveinya dan juga ada perintah dari Kemendagri itu kita Bapemperda minta kajian tersebut atau surat tersebut untuk diserahkan dulu ke DPRD. Namun sampai sekarang belum diserahkan,” jelasnya.
“Maka dari itu masih kita tunda agenda tersebut. Belum kita sahkan, kita tunda sampai adanya evaluasi ataupun hasil dari survei tersebut diserahkan ke kita. Pada dasarnya yang Rp6 juta per bulan kita tunda terlebih dahulu, bukan kemarin tetapi sudah dua minggu yang lalu,” tambahnya.
Lebih lanjut, pihaknya mengaku telah melakukan konsultasi PBJT dengan Kemendagri. Hasil dari itu, katanya, Kemendagri meminta penarikan pajak itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di kabupaten.
“Dari Bapemperda telah konsultasi ke Kemendagri pada saat itu, dan dari Kemendagri pun menyesuaikan kondisi di daerah,” terangnya.
Dikonfirmasi terpisah, PJ Sekda Kabupaten Pati, Siti Subiati mengatakan bahwa pihaknya hingga saat ini masih melakukan koordinasi dengan DPRD Pati.
“Kami koordinasikan dulu nggih,” ujar Subiati.
Ditanya mengenai alasan rencana menarik pajak pelaku UMKM yang memiliki omzet Rp6 juta per bulan, pihaknya belum menjelaskan. (Adv)
Wartawan Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
