Marak Terjadi Kekerasan Seksual, Dewan Pati Respons RUU PKS

Pati, Mitrapost.com – Merespons angka kekerasan seksual di Indonesia, DPR RI menggulirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual atau biasa disebut RUU PKS.

Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati Warsiti mendukung RUU PKS untuk segera disahkan dan menjadi prioritas di tahun 2021.

Anggota DPRD dari Fraksi NKRI itu menganggap bahwa kekerasan seksual adalah perilaku yang menyimpang, sehinga wajib diatur regulasi hukumnya untuk menjamin keadilan para korban.

“Menurut saya, namanya kekerasan seksual itu adalah perilaku seks yang menyimpang,” kata Warsiti Anggota DRPD Pati yang juga politisi di Partai Hanura kepada Mitrapost.com, Jumat (15/1/2021).

“Olehnya saya sangat tidak setuju. Apapun alasannya Mas,” imbuhnya.

RUU PKS harus diperjuangkan sebagai jaminan hukum bagi perempuan agar tidak di diskriminasi, dan ada ancaman hukum yang pasti bagi pelaku.

Keberadaan rancangan undang-undang ini diharapkan mampu menjadi angin segar bagi korban dan pejuang kekerasan seksual sehingga memberikan manfaat dan keadilan hukum.

RUU PKS mengatur pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban, pemberian ganti rugi, proses hukum pelaku tindak kekerasan seksual.

Ruang lingkup kekerasan seksual yang diatur dalam RUU ini antara lain pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelaciean, perbudakan seksual dan pengiksaan seksual. (ADV/MA/AZ/SHT)

Baca juga:

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Atik Zuliati

Moh. Anwar

Wartawan Area Kabupaten Pati

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami