“Seharusnya pemerintah mampu memberikan perhatian khusus kepada para produsen komoditi pangan. Perlu menetapkan harga dengan nilai jual yang sesuai dengan jerih payah produsen. Seperti petani, petambak, maupun peternak,” ungkap Narso.
Baca juga: Dewan Pati Nilai UMKM Terbelenggu Corporate Trap
Menurutnya Ketua Fraksi NKRI tersebut, perlu adanya pemecahan masalah yang dimulai hulu ke hilir.
Ia menyebut, dengan ditetapkannya HPP dapat mengantisipasi adanya oknum pedagang nakal. Bila HPP dipertegas, maka penimbun-penimbun garam eceran akan lebih mudah terdeteksi. Sehingga masyarakat sebagai konsumen maupun petani sebagai produsen bisa menghindari transaksi jual-beli dengan mereka.
Dengan adanya kontrol pemerintah melalui HPP, maka akan memberikan dampak yang signifikan pengelolaan komoditas pangan dalam negeri.
“Hal ini akan menguntungkan negara bila harga ditetapkan seragam dan tidak ada oknum yang menimbun. Maka negara kita akan tidak kekurangan bahan pokok. Hal ini akan mengurangi potensi impor,” pungkasnya. (Adv)