oleh

DPRD Dorong Pemerintah Tetapkan HPP Komoditas Pangan dari Hulu ke Hilir

Pati, Mitrapost.com – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendorong pemerintah untuk menetapkan Harga Penjualan Pokok (HPP) bahan kebutuhan pokok dari hulu ke hilir.

Menurut Narso, pemerintah harus serius dalam mengontrol harga kebutuhan pokok di pasaran. Sehingga langkah tersebut memberikan titik kejelasan bagi masyarakat supaya mereka dapat menyesuaikan pengeluaran.

“Harus ada penetapan Harga Penjualan Pokok (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), seperti komoditas beras, daging, garam, cabe, hingga bawang merah,” ujar Anggota Komisi B dari Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) saat dihubungi Mitrapost.com, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Dewan Pati Minta Affirmative Action Guru dalam Seleksi CPNS dan PPPK

Ia menyatakan bahwa HPP merupakan instrumen yang digunakan untuk menetapkan harga suatu komoditas. Langkah tersebut perlu diambil agar kebutuhan konsumsi masyarakat tidak melampaui daya belinya.

Selain itu, politisi Partai Kadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan perlu ada keseriusan dari pemerintah untuk menjaga harga jual suatu komoditas di tingkat produsen.

“Seharusnya pemerintah mampu memberikan perhatian khusus kepada para produsen komoditi pangan. Perlu menetapkan harga dengan nilai jual yang sesuai dengan jerih payah produsen. Seperti petani, petambak, maupun peternak,” ungkap Narso.

Baca juga: Dewan Pati Nilai UMKM Terbelenggu Corporate Trap

Menurutnya Ketua Fraksi NKRI tersebut, perlu adanya pemecahan masalah yang dimulai hulu ke hilir.

Ia menyebut, dengan ditetapkannya HPP dapat mengantisipasi adanya oknum pedagang nakal. Bila HPP dipertegas, maka penimbun-penimbun garam eceran akan lebih mudah terdeteksi. Sehingga masyarakat sebagai konsumen maupun petani sebagai produsen bisa menghindari transaksi jual-beli dengan mereka.

Dengan adanya kontrol pemerintah melalui HPP, maka akan memberikan dampak yang signifikan pengelolaan komoditas pangan dalam negeri.

“Hal ini akan menguntungkan negara bila harga ditetapkan seragam dan tidak ada oknum yang menimbun. Maka negara kita akan tidak kekurangan bahan pokok. Hal ini akan mengurangi potensi impor,” pungkasnya. (Adv)

Baca juga: 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Atik Zuliati

 

Berita Terkait