Dalam kesempatan ini Komisi III DPR RI menanyakan apakah ada kasus hukum yang berkaitan dengan pemberian bantuan dan penanganan Covid-19 di daerah Lampung.
Berdasarkan pemaparan Kapolda dan Kajati, sejauh ini belum ditemukan kasus hukum terkait penyalahgunaan bantuan Covid-19.
“Tetapi, memang ada beberapa daerah yang memiliki catatan dalam penanganan Covid-19 seperti keramaian dan sebagainya, namun bisa diselesaikan dengan baik oleh jajaran Polda Lampung,” ujarnya.
Lebih lanjut Politisi Golkar ini menambahkan, secara keseluruhan penanganan kasus yang berkaitan dengan Covid-19 sudah on the track. Sinergitas dan keseriusan APH di Lampung dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional melalui pendampingan, pengawasan, dan kegiatan yang berorientasi pada pencegahan dinilai sudah berjalan dengan baik.
“Saya mengapresiasi kinerja Polda Lampung dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Capaian vaksin juga sudah bagus sekali, di atas 80 persen, kami apresiasi kerja keras Polda Lampung dan Kejati Lampung,” tandasnya. (*)