Ini Penjelasan Bupati Pati Terkait Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 2024

Pati, Mitrapost.com - Dalam Rapat Paripurna yang digelar pada hari Selasa (5/7/2022), berlokasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Bupati Pati Haryanto, yang diwakilkan oleh Wakil Bupati Saiful Arifin menjelaskan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati pada Tahun 2024 mendatang. Saiful Arifin dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa, pembentukan dana cadangan telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan. " Pada dasarnya, pembentukan dana cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 dalam PP Tahun 2019, " ucap Saiful Arifin saat menyampaikan materinya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati untuk Tahun 2024 harus memenuhi berbagai aspek. Yang pertama harus memenuhi dasar hukum yang berlaku, kedua harus mengikuti ketentuan umum, yang ketiga besaran dan sumber dana cadangan harus jelas, keempat penempatan dana harus tersendiri, kelima pertanggungjawaban harus jelas dan dilaporkan sebagai bagian pertanggungjawaban APBD. " Sesuai usulan yang diajukan oleh KPU Kabupaten Pati, Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan biaya pengamanan pemilihan setelah dicermati diperkirakan membutuhkan sebesar Rp 70.000.000.000,00'-, " jelas pria yang lebih akrab dipanggil Safin. Sedangkan alokasi anggaran Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diusulkan sesuai peraturan daerah sebesar Rp 45.000.000.000,00. Yang akan dilaksanakan dalam dua tahun anggaran. Adapun rincian tersebut Safin menjelaskan, pada APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 10.000.000.000, dan pada APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 35.000.000.000, dan apabila biaya yang diperlukan melebihi besaran dana cadangan yang dimaksud, kekurangan tersebut akan dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2024. Tingginya kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada tersebut, menurut Safin menjadi masalah yang harus segera dicarikan solusinya, salah satunya dengan mengadakan Sharing Cost. (*)