oleh

Fraksi PDI P Dukung Raperda PMKS ke Tahap yang Lebih Tinggi

Pati, Mitrapost.com – Fraksi Partai PDIP melalui Ketua Fraksi, Teguh Bandang Waluyo mengapresiasi Pendapat Bupati Pati tentang raperda penyelenggaraan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pandangan Fraksi ini diungkapannya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati pada Rabu (16/3) lalu. Bandang menambahkan Fraksi PDI DPRD Pati juga berharap agar pembahasan raperda ini ditingkatkan ke level yang lebih tinggi.

BPKAD Pati

“Fraksi PDI perjuangan setelah mendengar pendapat Bupati menyatakan dan memberikan tanggapan bahwa Fraksi PDI Perjuangan sependapat dengan saudara Bupati Pati, ketentuan tanggungjawab pemerintah dan stakeholder serta masyarakat terhadap penyelenggaraan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat dimasukan dan dibahas dalam tagap pembahasan selanjutnya,” lanjut Anggota DPRD Pati dari komisi C itu.

“Terhadap pembahasan pasal demi pasal demi terwujudnya peraturan yang berkualitas dan implementatif akan dilakukan bersama oleh pansus DPRD dan OPD terkait di dalam pembahasan tahap 1,” kata Bandang.

Baca juga: KKP Dinilai Tak Berpihak Nelayan, Dewan Pati dan Nelayan Siap Sambangi DPR

Menurutnya, hadirnya raperda ini bukan hanya penting untuk golongan PMKS saja namun bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pati. Sehingga dalam penyelenggaraan diperlukan adanya  kerjasama dan tanggungjawab yang sama antara antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat.

Penyelenggaraan raperda ini mengacu pada UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial.

Setelah disahkan Perda tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ini diharapkan mampu menjadi payung hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan perannya berpartisipasi dalam upaya penertiban dan peningkatan kesejahteraan golongan PMKS.

Golongan PKMS dalam Raperda tersebut meliputi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, orang usia lanjut yang terlantar, anak dengan kelainan fisik atau mental, gelandangan, korban tindak kekerasan, pengemis, pemulung, korban bencana sosial, fakir miskin dan bekas warga binaan. (Adv)

Baca juga: 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Atik Zuliati

 

Tentang Penulis: Moh. Anwar

Gambar Gravatar
Wartawan Area Kabupaten Pati

Komentar

Berita Terkait