Semarang, Mitrapost.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah agar berhati-hati serta mengetahui perencanaan keuangan dan pembangunan yang efisien dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Ganjar dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (26/3/2021) kemarin.
Ganjar mengatakan saat pandemi anggaran menjadi luwes untuk dilakukan refocusing sehingga harus diwaspadai. Bagi Ganjar, pengelolaan anggaran di masa kedaruratan harus dilakukan dengan bijaksana dan transparan.
“Kemarin kita diminta refocusing, memang anggaran-anggaran dalam posisi kedaruratan ini agak luwes. Keluwesan ini kalau kita tidak prudent (bijaksana), tidak hati-hati, tidak bisa akuntabel maka akan jadi persoalan. Contohnya sudah ada,” ucap Ganjar.
Baca juga: Ini Pandangan Fraksi Gerindra Soal Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah
Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi agar pembangunan dan keuangan dapat berjalan efektif sesuai rencana.
“Mudah-mudahan ini ada narsum yang hebat-hebat, kompetensinya pada posisi high level maka saya harapkan bapak ibu terbuka, nanti bagaimana cara kita menyusun, bagaimana APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) bisa paling depan, bagaimana review bisa jadi lebih terang, agar kita aman dan bisa melaksanakan dengan baik,” pesan Ganjar.
Pentingnya keselarasan itu juga ditekankan Kepala BPKP RI, M Yusuf Ateh. Ia mengatakan kehadiran pihaknya dalam kesempatan itu untuk menyelaraskan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional khususnya proyek prioritas nasional.
“Keselarasan itu dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga kemanfaatan yang telah didesain dari program tersebut bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya.
Baca juga: Pemkab Pati Diimbau Cermat Mengelola Refocusing Anggaran
Oleh karena itu, lanjut Ateh, BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah, sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program atau kegiatan dan sub-kegiatannya. Pelaksanaan pengawasan ini nantinya tentu akan melibatkan APIP daerah.
“Diperlukan sinergi dan kolaborasi pengawasan untuk dapat memastikan keselarasan program strategis antara pemerintah pusat dan daerah. APIP di daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi,” ujarnya. (*)
Baca juga: DLH Blora Beri Pelatihan Pengelolaan Sampah Kepada 38 PKK
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Ulfa PS
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
