“Ini kita sedang kumpul semua di Semarang karena ada Rakorda. Masing-masing provinsi semua mengadakan Rakorda. Semua Ketua DPD dan DPC kumpul semua solid untuk AHY,” ungkap Joni.
Baca juga: Partai Demokrat Bagikan 1000 Nasi Kotak untuk Korban Banjir di Pati
Selain itu, KLB ini dinilainya tidak sah lantaran tidak adanya izin dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dalam menggelar acara dan tidak sesuai dengan AD ART.
“Gubernur Sumut memerintahkan adanya pembubaran karena ndak ada izin dari Satgas Penanganan Covid-19. Akhirnya dijalankan saja,” kata Joni.
Ia pun menilai, KLB ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila Kemenkumham mengesahkan hasil KLB ini, kata Joni, pemerintah sama saja mencorongkan mukanya sendiri.
“Suara (DPD dan DPC) ndak boleh diwakilkan itu. Harus ketua DPC yang asli. Harus Ketua DPD yang asli. Semua Ketua yang sah menolak semua,” tandas Joni. (Adv)
Baca juga:
- Dewan Pati Mengapresiasi Pemberian Bantuan Alat Angkut Tembakau
- Partai Demokrat Bagikan 1000 Nasi Kotak untuk Korban Banjir di Pati
- Video : DPC Demokrat Pati Gelar Perayaan Memperingati Hari Jadi Demokrat ke-19
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
