Untuk itu, pihaknya akan terus memacu kinerja di setiap OPD terkait, agar dapat responsif mempersiapkan data dalam pemeriksaan yang dilakukan BPK agar tidak terjadi hal-hal yang akan mempersulit.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali mengatakan, opini tersebut bukan merupakan hadiah dari BPK, akan tetapi hasil kerja keras pemerintah daerah dan koordinasi yang baik dengan DPRD di kabupaten/kota masing-masing dan masih ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dan ditindaklanjuti setiap daerah.
“Permasalahan yang harus ditindaklanjuti setiap daerah meliputi aset tetap yang belum bersertifikat, pengamanan aset yang belum tercatat dan aset yang tidak ditemukan. Selain itu, seringnya terjadi permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan piutang yang tidak tertib meliputi piutang pajak dan retribusi, harap diperbaiki,” pintanya. (*)
Baca juga: Kasus Naik Pasca Lebaran, Bupati Kudus Minta Tempat Isolasi Ditambah
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
